China Perketat Pemilu Hong Kong, Hanya Orang 'Patriotik' Bisa Jadi Caleg

BBC Indonesia - detikNews
Rabu, 31 Mar 2021 08:42 WIB
Hong Kong -

Chinese and Hong Kong flags

Apakah langkah politik Beijing akan mengganggu otonomi Hong Kong? (Reuters)

China meloloskan beberapa perubahan pada aturan pemilu Hong Kong yang akan memperketat kontrolnya atas kota tersebut, menurut beberapa politisi lokal.

Tujuan reformasi aturan pemilu Hong Kong itu adalah untuk memastikan bahwa hanya tokoh "patriotik" yang dapat mencalonkan diri untuk posisi kekuasaan.

Kritikus mengatakan hal itu akan mengakhiri demokrasi di Hong Kong, mencegah oposisi menjabat di parlemen.

Hong Kong

Sejumlah warga Hong Kong pro-Beijing berunjuk rasa pada 2020 lalu. (Getty Images)

Perubahan tersebut berarti bahwa calon anggota parlemen pertama-tama akan diperiksa kesetiaannya terhadap China daratan.

Parlemen Beijing pertama kali menyetujui rencana tersebut selama pertemuan Kongres Rakyat Nasional (NPC) awal Maret.

Pada hari Selasa, politisi Hong Kong mengatakan bahwa badan pembuat keputusan utama China, Komite Tetap NPC, dengan suara bulat menyetujui rencana tersebut.

Keputusan ini mengubah lampiran dari konstitusi mini Hong Kong, Hukum Dasar.

Rincian rencana tersebut, yang akan mempengaruhi Dewan Legislatif parlemen Hong Kong (LegCo), akan segera diumumkan.

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam akan mengadakan konferensi pers tentang perubahan tersebut.

Unjuk rasa pro pemerintah di Hong Kong pada 2014.

Pengamat mengatakan resolusi sistem pemilu adalah "perubahan besar dalam politik Hong Kong - yang terbesar sejak wilayah itu kembali ke China pada tahun 1997". (Getty Images)

Menulis Ulang Hukum Dasar Hong Kong?

Ada kontroversi mengenai apakah ini akan mengubah Hukum Dasar Hong Kong, yang menjunjung kebebasan dasar.

Ini adalah kesepakatan yang dicapai antara Inggris dan China ketika Hong Kong diserahkan kembali ke China daratan pada tahun 1997.

Perubahan tersebut tidak dituliskan di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, tetapi ke dalam lampirannya, yang berhak dilakukan oleh Beijing.

Sementara kubu pro-Beijing Hong Kong mengatakan perubahan tidak mengubah konstitusi, pihak pro-demokrasi bersikeras demikian.

"Secara teknis, ini bukan perubahan pada Hukum Dasar," kata Ian Chong, profesor politik di Universitas Nasional Singapura, kepada BBC.

"Tapi dalam hal [mempengaruhi] semangat mengadakan pemilihan yang kompetitif dan bergerak menuju hak pilih universal, itu akan mempengaruhi."

The 13th National People's Congress (NPC) opens at the Great Hall of the People

NPC China ingin memastikan "patriotisme" Hong Kong (Getty Images)

Pada November 2020, beberapa anggota parlemen oposisi didiskualifikasi, yang menyebabkan seluruh oposisi di LegCo mengundurkan diri.

Jika veto di masa depan mencegah kritik dari LegCo, rasa malu publik seperti itu akan jauh lebih kecil kemungkinannya.

Beberapa pemilihan kepala daerah akan diadakan selama 2021, meskipun belum jelas kapan undang-undang baru itu akan berlaku.

Apa artinya bagi Hong Kong?

Parlemen Hong Kong - atau Dewan Legislatif (LegCo) - membantu membuat dan mengamandemen hukum Hong Kong.

Dewan tersebut terdiri dari 70 kursi - tapi hanya sekitar setengah yang dipilih langsung oleh publik. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian kursi diisi oleh tokoh-tokoh prodemokrasi.

Separuh lainnya sebagian besar diisi oleh kelompok-kelompok kecil yang mewakili kepentingan khusus seperti bisnis, perbankan, dan perdagangan - sektor-sektor yang secara historis pro-Beijing.

Ketika undang-undang tersebut diberlakukan, aturan itu akan memberi komite pemilihan Hong Kong, yang sangat pro-Beijing, kekuatan baru atas LegCo.

Komite tersebut dapat memeriksa semua kandidat LegCo dan memilih banyak anggotanya, mengurangi jumlah yang dipilih langsung oleh publik.

Pada awal sidang NPC, wakil ketua Wang Chen mengumumkan bahwa perubahan diperlukan karena "kerusuhan dan gejolak yang terjadi di masyarakat Hong Kong, yang menunjukkan bahwa sistem pemilu yang ada memiliki celah dan kekurangan yang jelas".

Dia mengatakan "risiko dalam sistem" perlu dihilangkan untuk memastikan agar "para patriot" yang memegang kendali.

Bendera baru Wilayah Administratif Khusus berkibar di Hong Kong.

Para pengamat mengatakan reformasi pemilu ini, ketika diberlakukan, praktis akan menghapus semua oposisi yang tersisa. (Getty Images)

Benjamin Hillman, seorang profesor di Universitas Nasional Australia, mengatakan kepada BBC bahwa keputusan tersebut adalah "perubahan dalam politik Hong Kong - yang terbesar sejak wilayah itu kembali ke China pada tahun 1997".

"Perubahan besar-besaran akan secara dramatis membatasi ruang untuk kontestasi politik di Hong Kong, yang merupakan tujuan tunggal dari aturan baru tersebut," katanya.

Seperti apa reaksi warga Hong Kong?

Campur aduk. Dalam wawancara sebelumnya dengan BBC Chinese, seorang penduduk menyebutnya sebagai "langkah mundur".

"Apa yang sebenarnya mereka maksud [ketika mengatakan 'patriot'] adalah bahwa mereka akan memilih orang yang mereka sukai, seseorang yang merupakan salah satu dari mereka ... pada dasarnya, ini adalah langkah mundur, menjadi semakin seperti [China] daratan," dia berkata.

"Sekarang sangat sulit untuk mengadakan pemilu. Karena mereka bahkan tidak mengizinkan Anda untuk punya sedikit suara oposisi - untuk apa ada pemilihan?"

Namun warga lain, yang diidentifikasi sebagai Ho, mengatakan dia mendukung undang-undang tersebut, menambahkan bahwa "tanpa pola pikir patriotik, maka seseorang tidak akan bisa mengatur Hong Kong".

"Hong Kong sudah kembali [ke China]. Jadi dalam situasi ini, hukum pemerintah China harus menjadi kerangka kerja [hukum patriot] kami," katanya.

Presiden China Xi Jinping

Pemerintah di bawah Presiden Xi terus mengambil langkah untuk meningkatkan kontrol Beijing atas Hong Kong. (Getty Images)

Apa latar belakangnya?

Perjanjian penyerahan Hong Kong, yang dilakukan Inggris pada China memberi wilayah itu lebih banyak kebebasan daripada China daratan, yang memastikan kebebasan itu tidak akan tersentuh selama 50 tahun hingga 2047 di bawah prinsip "satu negara, dua sistem".

Sejak itu, Beijing secara bertahap meningkatkan pengaruhnya di Hong Kong.

Kritikus menuduh bahwa China melanggar kesepakatan itu, tetapi Beijing membantahnya.

Setelah protes pro-demokrasi selama bertahun-tahun, demonstrasi baru pada tahun 2019 meningkat menjadi gelombang kekerasan antara aktivis dan polisi - dan berujung pada keuntungan besar bagi oposisi dalam pemilihan lokal.

Pada tahun 2020, Beijing mengeluarkan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial, yang juga ditambahkan dalam lampiran Hukum Dasar, yang pada dasarnya mengurangi otonomi peradilan Hong Kong dan mempermudah menghukum para demonstran.

Sejak itu, sejumlah kritikus telah ditangkap berdasarkan undang-undang tersebut, yang mengatur penjara seumur hidup sebagai hukuman maksimum.

Simak juga 'AS Curigai Laporan WHO soal Asal Corona, China: Tak Berdasar':

[Gambas:Video 20detik]



(nvc/nvc)