Sudan Hapus UU Boikot Israel yang Berlaku Sejak 1958

Rita Uli Hutapea - detikNews
Rabu, 07 Apr 2021 09:28 WIB
(COMBO) This combination of pictures created on October 24, 2020 shows (L to R) Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a cabinet meeting in Jerusalem on July 29, 2018; and Sudans Prime Minister Abdullah Hamduk during a meeting in the capital Khartoum on July 26, 2020. - Sudan and Israel agreed on Otober 23 to normalise relations, in a US-brokered deal to end decades of hostility that was widely welcomed but stirred Palestinian anger. The announcement makes Sudan, technically at war with Israel since its 1948 foundation, the fifth Arab country to forge diplomatic relations with the Jewish state. (Photos by Sebastian Scheiner and ASHRAF SHAZLY / various sources / AFP)
PM Israel, Benjamin Netanyahu dan PM Sudan, Abdalla Hamdok (Foto: AFP/ASHRAF SHAZLY)
Jakarta -

Kabinet Sudan menyetujui RUU yang menghapus undang-undang tahun 1958 tentang pemboikotan Israel. Ini dilakukan pada Selasa (6/4), enam bulan setelah Khartoum dan negara Yahudi itu mencapai kesepakatan untuk menormalkan hubungan.

"Dewan menteri menyetujui RUU yang membatalkan boikot hukum Israel tahun 1958," kata kabinet Sudan dalam sebuah pernyataan seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (7/4/2021).

Pada saat yang sama, pernyataan itu menegaskan kembali "sikap tegas Sudan terhadap pembentukan negara Palestina dalam kerangka solusi dua negara".

Undang-undang tahun 1958 sejalan dengan kebijakan negara-negara Arab saat itu terhadap Israel. UU tersebut mengatur hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuannya, seperti berdagang dengan orang Israel, termasuk hingga 10 tahun penjara dan denda yang besar.

Tetapi percaturan politik kemudian berubah seiring Sudan, bersama dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko, telah mencapai kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel, yang dimediasi oleh pemerintahan mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sudan setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada Oktober 2020 lalu, sebagai imbalan bagi Washington yang mengeluarkan negara itu dari daftar hitam "negara sponsor terorisme".

RUU penting hari Selasa (6/4) ini akan diajukan untuk mendapat persetujuan akhir Dewan Kedaulatan yang berkuasa di Sudan, yang terdiri dari tokoh-tokoh militer dan sipil, sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Hingga tahun lalu, Mesir dan Yordania adalah satu-satunya negara Arab yang mengakui Israel, dalam kesepakatan damai yang terjadi beberapa dekade lalu.

Pemerintah Arab lainnya menolak untuk menormalisasi hubungan sampai Israel mencapai kesepakatan damai yang komprehensif dengan Palestina dan tetangganya lainnya.

Namun, kesepakatan berturut-turut - yang secara kolektif dikenal sebagai "Perjanjian Abraham" - yang terjadi selama beberapa bulan terakhir telah mengantarkan "era baru" kerja sama regional, seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Tonton juga Video "Trump: Israel dan Sudan Sepakat Berdamai":

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2