.webp)
Kabinet Sudan menyetujui RUU yang menghapus undang-undang tahun 1958 tentang pemboikotan Israel. Ini dilakukan pada Selasa (6/4), enam bulan setelah Khartoum dan negara Yahudi itu mencapai kesepakatan untuk menormalkan hubungan.
"Dewan menteri menyetujui RUU yang membatalkan boikot hukum Israel tahun 1958," kata kabinet Sudan dalam sebuah pernyataan seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (7/4/2021).
Pada saat yang sama, pernyataan itu menegaskan kembali "sikap tegas Sudan terhadap pembentukan negara Palestina dalam kerangka solusi dua negara".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Undang-undang tahun 1958 sejalan dengan kebijakan negara-negara Arab saat itu terhadap Israel. UU tersebut mengatur hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuannya, seperti berdagang dengan orang Israel, termasuk hingga 10 tahun penjara dan denda yang besar.
Tetapi percaturan politik kemudian berubah seiring Sudan, bersama dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko, telah mencapai kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel, yang dimediasi oleh pemerintahan mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sudan setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada Oktober 2020 lalu, sebagai imbalan bagi Washington yang mengeluarkan negara itu dari daftar hitam "negara sponsor terorisme".
RUU penting hari Selasa (6/4) ini akan diajukan untuk mendapat persetujuan akhir Dewan Kedaulatan yang berkuasa di Sudan, yang terdiri dari tokoh-tokoh militer dan sipil, sebelum disahkan menjadi undang-undang.
Hingga tahun lalu, Mesir dan Yordania adalah satu-satunya negara Arab yang mengakui Israel, dalam kesepakatan damai yang terjadi beberapa dekade lalu.
Pemerintah Arab lainnya menolak untuk menormalisasi hubungan sampai Israel mencapai kesepakatan damai yang komprehensif dengan Palestina dan tetangganya lainnya.
Namun, kesepakatan berturut-turut - yang secara kolektif dikenal sebagai "Perjanjian Abraham" - yang terjadi selama beberapa bulan terakhir telah mengantarkan "era baru" kerja sama regional, seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Tonton juga Video "Trump: Israel dan Sudan Sepakat Berdamai":
Menteri Intelijen Israel Eli Cohen memimpin delegasi ke Khartoum pada Januari lalu, menandai pertama kalinya seorang menteri Israel mengunjungi negara Afrika itu.
Media pemerintah Sudan tidak melaporkan kunjungan tersebut pada saat opini publik mengenai normalisasi masih terpecah.
Sebelumnya pada Januari lalu, puluhan pengunjuk rasa berdemonstrasi di luar kantor kabinet di Khartoum dan membakar bendera Israel.
Sebulan kemudian, kritikus Islam mengecam seorang pengusaha Sudan terkemuka dan mantan anggota parlemen yang mengadakan acara yang mempromosikan toleransi beragama yang mencakup pidato seorang rabi melalui konferensi video.
Khartoum telah mempertahankan sikap anti-Israel yang kaku selama tiga dekade pemerintahan mantan Presiden Omar al-Bashir, yang digulingkan di tengah protes massal pada 2019.
Sebaliknya, pemerintahan transisi pasca-Bashir telah mendorong reintegrasi dengan komunitas internasional dan untuk menghidupkan kembali ekonomi, setelah beberapa dekade sanksi AS dan konflik internal.
