Presiden Israel, Reuven Rivlin, memberikan mandat kepada Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemilu 23 Maret yang hasilnya tidak menentukan. Mandat ini disebut memberikan kesempatan baru bagi kehidupan politik Netanyahu.
Seperti dilansir Reuters dan AFP, Selasa (6/4/2021), Presiden Rivlin mengumumkan pada Selasa (6/4) waktu setempat bahwa dirinya memilih untuk mencalonkan Netanyahu dibandingkan kandidat-kandidat lainnya yang diajukan anggota parlemen Israel, Knesset.
"Saya mengambil keputusan berdasarkan pada jumlah rekomendasi (dari anggota parlemen), yang mengindikasikan Benjamin Netanyahu memiliki peluang yang sedikit lebih tinggi untuk membentuk sebuah pemerintahan," ucap Presiden Rivlin dalam pengumumannya.
Namun demikian, dia juga menekankan bahwa pembicaraannya dengan perwakilan partai mengindikasikan bahwa 'tidak ada kandidat yang memiliki peluang realistis' untuk mendapatkan mayoritas absolut dalam parlemen.
Diketahui bahwa pemilu 23 Maret lalu tidak memberikan hasil yang memperburuk krisis politik di Israel. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu memenangkan 30 kursi dari total 120 kursi parlemen, namun tidak mencapai batasan yang cukup -- 61 kursi -- untuk bisa membentuk pemerintahan baru. Situasi yang sama juga dialami aliansi politik rival Netanyahu.
Oleh karena itu, Presiden menggelar rapat konsultasi dengan para pejabat partai Israel untuk menentukan siapa yang memiliki hak untuk membentuk pemerintahan.
Dengan dicalonkannya oleh Presiden Rivlin, maka Netanyahu yang berkuasa sejak tahun 2009 kini memiliki tugas berat untuk memecah kebuntuan politik dan merekrut sekutu yang cukup untuk sebuah koalisi pemerintahan yang solid.
Di bawah undang-undang yang berlaku di Israel, Netanyahu memiliki waktu 28 hari untuk melakukan hal itu, dengan kemungkinan perpanjangan selama dua pekan sebelum Presiden Rivlin mencalonkan kandidat lainnya atau memilih parlemen untuk memilih satu kandidat.
