.webp)
Rusia menegaskan pihaknya menentang sanksi-sanksi untuk junta militer Myanmar. Rusia memperingatkan bahwa langkah yang bersifat menghukum bisa memicu perang saudara skala besar di negara tersebut.
"Jalan menuju ancaman dan tekanan, termasuk penggunaan sanksi-sanksi terhadap otoritas Myanmar tidak memiliki masa depan dan sangat berbahaya," sebut juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip kantor berita Interfax dan dilansir AFP, Selasa (6/4/2021).
Kebijakan-kebijakan semacam itu, menurut Rusia, akan 'mendorong Burma (Myanmar-red) menuju konflik sipil sepenuhnya'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Myanmar dilanda kekacauan sejak kudeta militer terjadi pada 1 Februari lalu, yang melengserkan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan menggagalkan upaya Myanmar menuju demokrasi sepenuhnya.
Menurut kelompok pemantau lokal, lebih dari 550 orang tewas dalam berbagai insiden terkait unjuk rasa antikudeta di wilayah Myanmar.
Kekuatan internasional berupaya semakin menambah tekanan pada militer Myanmar dengan menargetkan kepentingan bisnisnya, termasuk perdagangan giok dan ruby yang menguntungkan.
Namun sejauh ini, tidak ada sanksi maupun seruan yang mampu membuat militer Myanmar benar-benar menahan diri di tengah upayanya memadamkan kerusuhan yang semakin meluas.
Pekan lalu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara bulat 'menyatakan keprihatinan mendalam pada situasi yang memburuk dengan cepat' di Myanmar.
Otoritas Rusia sendiri justru berupaya mengembangkan hubungannya dengan junta militer Myanmar. Bulan lalu, Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin, menghadiri parade militer tahunan yang digelar Myanmar.
Saat parade militer itu digelar, lebih dari 100 orang tewas dalam berbagai unjuk rasa di Myanmar. Dalam parade itu, Rusia turut memamerkan perlengkapan militernya seperti tank T-72, jet tempur MiG-29 dan helikopter Mi-24.
