.webp)
Total kematian itu tercatat dari wilayah Kachin di area pegunungan utara Myanmar hingga wilayah Taninthartharyi di ujung selatan negara itu, dekat Laut Andaman. Secara total, lebih dari 440 warga sipil tewas dalam berbagai unjuk rasa sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu.
Pelapor Khusus PBB, Tom Andrews, dalam pernyataannya menyebut sudah waktunya bagi dunia untuk mengambil tindakan -- jika tidak melalui Dewan Keamanan PBB maka melalui pertemuan puncak darurat internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencetuskan agar junta militer Myanmar diputus aksesnya dari sumber pendanaannya, seperti pendapatan dari minyak dan gas, serta diputus aksesnya ke persenjataan.
"Kata-kata kecaman atau keprihatinan terus terang terdengar hampa bagi rakyat Myanmar, sementara junta militer melakukan pembunuhan massal terhadap mereka," tegas Andrews dalam pernyataannya.
"Rakyat Myanmar membutuhkan dukungan dunia. Kata-kata saja tidak cukup. Sudah lewat waktunya untuk tindakan kuat dan terkoordinasi," cetusnya.
(nvc/ita)
