Mesir Tolak Tuduhan Langgar HAM di Balik Penerapan UU Terorisme

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Minggu, 14 Mar 2021 12:17 WIB
Presiden Mesir
Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi (Foto: AP Photo/Michel Euler, File)
Kairo -

Pejabat senat dan parlemen Mesir menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilontarkan minggu ini oleh puluhan negara di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada Jumat (12/3) sebanyak 31 negara mengeluarkan pernyataan bersama yang menyuarakan kewaspadaan atas pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul yang diderita oleh lawan politik, pembela hak dan jurnalis di negara Afrika Utara itu. Mereka mengungkapkan keprihatinan khusus pada "penerapan undang-undang terorisme terhadap kritik damai".

"Kami sangat prihatin tentang penerapan undang-undang terorisme terhadap aktivis hak asasi manusia, kelompok LGBTI, jurnalis, politisi dan pengacara," kata Kirsti Kauppi, Duta Besar Finlandia untuk PBB di Jenewa, membacakan pernyataan bersama tersebut.

Seperti dilansir AFP, Minggu (14/3/2021) senat Mesir mengatakan bahwa "tidak ada pengacara, jurnalis atau pengacara hak asasi manusia atau aktivis hak asasi manusia yang ditahan kecuali dia telah melakukan kejahatan - baik melalui pengadilan atau penyelidikan yang adil yang dilakukan oleh pengadilan independen dari cabang eksekutif,"

"Negara Mesir hanya menggunakan undang-undang anti-terorisme terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan teroris," katanya dalam sebuah pernyataan, mengkritik deklarasi bersama tersebut.

Sementara itu, parlemen Mesir mendesak 31 negara "untuk tidak menempatkan diri mereka sebagai penjaga Mesir" dan menahan diri dari "mempolitisasi masalah hak asasi manusia untuk tujuan politik atau pemilihan umum".

Menggunakan argumen yang sering dibuat oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi, anggota parlemen Mesir mengatakan dewan "seharusnya mengambil pandangan objektif tentang upaya Mesir untuk menjaga keamanan dan stabilitas, tidak hanya secara internal tetapi juga secara regional".

Diketahui Sisi naik ke tampuk kekuasaan usai militer menggulingkan presiden Mohamed Morsi pada 2013. Pemerintahan Mesir terus mengawasi tindakan keras yang terus-menerus dan meluas yang bertujuan untuk meredam perbedaan pendapat.

Lihat juga Video: Usai 7 Tahun, Turki Akhirnya Jalin Kerja Sama dengan Mesir

[Gambas:Video 20detik]