Dubes Myanmar untuk PBB Harap Publik Global Ikut Desak Junta Militer

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Minggu, 14 Mar 2021 09:41 WIB
Dubes Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun
Dubes Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun (Foto: UNTV via AP)

PBB tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintahan baru Myanmar. Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pihaknya "belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York."

Diplomat senior Myanmar lainnya, termasuk mereka yang bertugas di Washington DC dan London, juga berbicara menentang militer.

"Jika tidak ada resolusi dari dewan keamanan, salah satu alternatif adalah membentuk koalisi negara-negara yang berpikiran sama untuk memotong aliran keuangan ke militer Myanmar, yang akan membantu menempatkan junta dalam posisi yang sulit," katanya.

"Harus ada alat lain untuk menekan rezim militer dan mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat Myanmar," katanya.

Awal pekan ini, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap dua anak pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing dan enam perusahaan yang dikendalikan oleh mereka. Inggris, Uni Eropa dan Kanada juga turut menjatuhkan sanksi kepada junta dan sekutunya.

Thomas Andrews, pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar telah mengusulkan agar koalisi negara dapat bekerja sama untuk menghentikan aliran keuangan ke kas junta militer.

Kyaw Moe Tun mengatakan bahwa langkah-langkah untuk memberikan tekanan finansial pada junta harus tepat sasaran.

"Tolong buat efek seminimal mungkin pada orang-orang Myanmar. Itulah intinya. Ini sangat penting bagi negara,"

Halaman

(izt/dhn)