Perangi Berita Hoax Corona, Malaysia Berlakukan UU Darurat

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Jumat, 12 Mar 2021 12:59 WIB
Workers put up a Malaysian flag ahead of the 27th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit at the Kuala Lumpur convention center on November 18, 2015.  Malaysia will host the 27th ASEAN summit from November 18-22.    AFP PHOTO / MANAN VATSYAYANA (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)
ilustrasi (Foto: AFP/MANAN VATSYAYANA)
Kuala Lumpur -

Pemerintah Malaysia mengeluarkan undang-undang untuk mengatasi berita-berita hoax atau palsu terkait COVID-19 dan keadaan darurat yang diberlakukan secara nasional sejak Januari lalu. UU yang dikeluarkan pada Kamis (11/3) itu akan memberikan ancaman denda yang besar dan hukuman hingga enam tahun penjara.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (12/3/2021) UU darurat tersebut, yang mulai berlaku pada hari ini, akan melarang publikasi atau reproduksi konten yang 'seluruhnya atau sebagian salah' terkait dengan pandemi atau keadaan darurat, yang dipandang oleh para kritikus sebagai langkah untuk menopang posisi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Diketahui bahwa Undang-undang darurat tidak membutuhkan persetujuan parlemen. Yurisdiksi peraturan tersebut akan diberlakukan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terkait penanganan pandemi di Malaysia, terlepas dari kewarganegaraan, menurut perintah yang diterbitkan dalam lembaran pemerintah federal.

Mereka yang dinyatakan bersalah akan menghadapi denda hingga 100.000 ringgit atau hukuman hingga tiga tahun penjara, atau keduanya.

UU darurat tersebut juga mengatur hukuman yang lebih berat bagi individu yang terbukti bersalah mendanai tindakan penerbitan berita palsu, dengan denda hingga 500.000 ringgit (sekitar Rp 1,7 miliar), atau hukuman maksimal enam tahun penjara, atau keduanya.

Ketentuan di bawah peraturan tersebut mencerminkan isi dari UU Anti-Berita Palsu yang dicabut pada tahun 2019 selama masa jabatan pendahulu Muhyiddin, Mahathir Mohamad.

Sebelumnya pada bulan Januari lalu, Raja Al-Sultan Abdullah mengumumkan keadaan darurat nasional untuk mengekang penyebaran COVID-19, sebuah langkah yang dicela oposisi sebagai upaya perdana menteri untuk mempertahankan kendali di tengah perebutan kekuasaan.

Pejabat-pejabat kesehatan mengatakan tingkat infeksi mulai melambat, setelah melihat kasus harian menembus angka 5.000 selama beberapa hari di bulan Januari lalu.

Malaysia telah melaporkan lebih dari 319.000 total kasus infeksi Corona hingga Kamis (11/2) dengan 1.200 kematian, kasus tertinggi ketiga di Asia Tenggara setelah Indonesia dan Filipina.

(izt/ita)