.webp)
Para demonstran antikudeta kembali turun ke jalan-jalan di Myanmar pada hari Senin (8/3), menyusul seruan serikat pekerja untuk mogok massal agar ekonomi terhenti.
Seperti dilansir AFP, Senin (8/3/2021) Myanmar terus menghadapi kekacauan setelah kudeta militer pada 1 Februari lalu. Gerakan pembangkangan sipil kian merebak dan mengundang seluruh pihak, dari pekerja hingga pelajar untuk turun menyuarakan tuntutan mereka.
Para polisi dan militer menanggapi demonstrasi dengan melakukan tindakan keras yang kian brutal, dengan lebih dari 50 orang tewas dan hampir 1.800 orang ditangkap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlepas dari risiko penahanan hingga pembunuhan, para demonstran tetap memadati beberapa bagian ibu kota komersial Yangon, kota terbesar kedua Mandalay dan kota-kota lain di seluruh negeri.
Demonstrasi yang terjadi pada Senin (8/3) dilakukan menyusul seruan oleh serikat pekerja untuk mogok massal agar ekonomi terhenti.
"Melanjutkan kegiatan ekonomi dan bisnis seperti biasa ... hanya akan menguntungkan militer karena mereka menekan energi rakyat Myanmar," kata serikat pekerja dalam sebuah pernyataan.
"Sekaranglah waktu untuk mengambil tindakan untuk mempertahankan demokrasi kita," imbuhnya.
Serikat pekerja berusaha memperluas dampak dari "Gerakan Pembangkangan Sipil" yang sedang berlangsung. Gerakan yang mendesak pegawai negeri untuk mogok kerja di bawah kekuasaan militer, kini menimbulkan ancaman bagi perekonomian negara.
Dampaknya sudah terasa di setiap tingkat infrastruktur nasional, dengan tutupnya rumah sakit, kantor kementerian yang kosong, dan bank-bank tidak dapat beroperasi.
Junta militer telah memperingatkan para pegawai negeri "akan dipecat" jika mereka terus mogok. Peringatan itu disebut akan mulai berlaku pada hari ini.
Kota Yangon kini diawasi sejumlah polisi setelah malam sebelumnya pasukan keamanan dikerahkan ke beberapa lingkungan dan tembakan terdengar di beberapa daerah.
"Polisi dan tentara mulai membersihkan Jalan Kyuntaw di kota Sanchaung," kata seorang warga kepada AFP.
"Mereka sekarang menggunakan buldoser untuk menyingkirkan penghalang yang dibuat pengunjuk rasa," imbuhnya.
Selain itu, pasukan keamanan juga mengambil alih beberapa rumah sakit umum di Yangon. Kelompok Physicians for Human Rights mengatakan terkejut dengan tindakan itu dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.
"Seorang saksi mata merinci pasukan keamanan bersenjata yang masuk dan berusaha menduduki Rumah Sakit Umum Yangon Barat dengan paksa," kata kelompok itu. Dikatakannya, pihaknya memiliki informasi yang dapat dipercaya bahwa lima rumah sakit lainnya di Yangon sedang diduduki dengan situasi serupa di tempat lain di Myanmar.
"Meskipun petugas medis mengosongkan pos pemerintahan mereka untuk memulai gerakan pembangkangan sipil, banyak yang kembali ke rumah sakit pemerintah sebagai tanggapan atas meningkatnya kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai," ujar kelompok tersebut.
Sebelumnya, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener pada hari Jumat (5/3) menuntut diakhirinya "penindasan" terhadap pengunjuk rasa dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak.
Tetapi para diplomat mengatakan Dewan Keamanan PBB tidak mungkin menyetujui tindakan internasional apa pun terhadap junta militer Myanmar. Ini dikarenakan China yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, secara historis bersekutu dengan para jenderal Myanmar, dan tak akan menyetujui tindakan internasional terhadap negara itu.
