.webp)
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyatakan telah menghentikan sementara program kerja sama pertahanan Australia dengan Myanmar, di tengah kondisi kekerasan intensif yang dilakukan junta militer di negara itu terhadap para pengunjuk rasa antikudeta.
Seperti dilansir Reuters, Senin (8/3/2021) dalam pernyataan resmi pada Minggu (7/3) malam waktu setempat, Australia juga akan segera mengarahkan bantuan kemanusiaan ke etnis Rohingya dan etnis minoritas lainnya di Myanmar.
"Kami akan memprioritaskan kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan yang paling mendesak dan berusaha memastikan keterlibatan kemanusiaan kami melalui organisasi non-pemerintah, bukan dengan pemerintah atau entitas terkait pemerintah," kata Payne.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hubungan bilateral Australia dan Militer Myanmar di bidang pertahanan terbatas pada sejumlah pelatihan non-pertempuran seperti pelatihan bahasa Inggris.
Australia juga menuntut segera dibebaskannya Sean Turnell, seorang ekonom dan penasihat bagi pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi. Diketahui Turnell telah ditahan dengan akses konsuler terbatas sejak kudeta militer 1 Februari yang menggulingkan pemerintah terpilih Myanmar.
Selama akhir pekan ini, ratusan orang berkumpul di kota terbesar di Australia, Sydney. Mereka mendesak pemerintah Australia untuk mengambil sikap tegas terhadap kudeta tersebut.
Negara Asia Tenggara itu kini dalam keadaan kacau semenjak militer Myanmar mengambil alih pemerintahan dan menahan sejumlah pemimpin terpilih. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), aksi-aksi protes yang terus terjadi di Myanmar telah menewaskan lebih dari 50 orang.
"Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dari melakukan kekerasan terhadap warga sipil," kata Payne.
Serikat pekerja utama Myanmar telah meminta para anggotanya untuk menutup perekonomian mulai Senin (8/3) menyusul salah satu protes terbesar yang memuncak pada Minggu (7/3).
(izt/ita)
