.webp)
Pemerintah Thailand akan membawa pulang warganya yang berada di Myanmar menyusul meningkatnya kekerasan pasukan keamanan terhadap para demonstran antikudeta.
Seperti dilansir dari kantor berita Bernama dan The Star, Sabtu (6/3/2021), pemerintah Thailand telah mengatur dua penerbangan charter pada 12 dan 16 Maret mendatang untuk membawa pulang warganya. Demikian pengumuman Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di Yangon, Myanmar di halaman Facebook resminya hari ini.
Di saat situasi memburuk karena kerusuhan politik yang sedang berlangsung sejak kudeta militer 1 Februari di Myanmar, negara-negara lain juga mempersiapkan penerbangan repatriasi untuk membawa pulang warganya dari negara yang dilanda protes tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Vietnam juga telah mengatur dua penerbangan charter pada 11 Maret mendatang untuk membawa pulang 390 warganya dari Myanmar. Sementara Singapura pada Kamis (4/3) menyarankan warganya di Myanmar untuk meninggalkan negara itu dengan penerbangan komersial selagi masih memungkinkan untuk melakukannya.
Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Iza Fadri juga mengatakan WNI (Warga Negara Indonesia) yang tidak punya kepentingan dan kegiatan agar pergi dari Myanmar, menyusul memburuknya situasi keamanan pasca kudeta militer.
"Kita sampaikan agar WNI yang tidak punya kepentingan dan kegiatan agar meninggalkan Myanmar," kata Iza seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Sebelumnya, Iza juga telah menjelaskan bahwa pihak kedutaan akan mengupayakan fasilitas pesawat bagi WNI yang berencana pulang ke Indonesia.
Menurut dia, WNI yang hendak pulang bisa menumpang dengan pesawat yang berangkat dari Myanmar via Kuala Lumpur dan Singapura. "Kita infokan," tuturnya.
Militer Myanmar melancarkan kudeta pada 1 Februari lalu, dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan anggota senior partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya.
Simak video 'Thailand Blokir Perbatasannya dengan Myanmar, Menyusul Kudeta Militer':
Junta militer Myanmar juga telah mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun dan berjanji untuk "mengambil tindakan" terhadap dugaan kecurangan selama pemilihan umum 8 November 2020, yang dimenangkan oleh partai NLD pimpinan Suu Kyi.
Kudeta militer tersebut telah memicu aksi-aksi protes besar-besaran dan aksi mogok kerja yang telah mencekik bisnis dan melumpuhkan pemerintahan.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa lebih dari 50 pengunjuk rasa antikudeta telah tewas sejak kudeta militer. Dari jumlah itu, sebanyak 38 orang tewas pada aksi-aksi demo yang terjadi pada hari Rabu (3/3) lalu.
Junta militer Myanmar telah mengatakan pihaknya telah menahan diri dalam menghentikan aksi protes. Namun, militer menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan para demonstran mengancam stabilitas.
