"Kami mendukung rakyat Myanmar dalam menyerukan diakhirinya segera penindasan militer, pembebasan Aung San Suu Kyi dan yang lainnya, dan pemulihan demokrasi," kata Johnson melalui Twitter, merujuk pada pemimpin de-facto Myanmar yang ditahan dalam kudeta Februari.
Johnson juga mengutuk pembunuhan puluhan pengunjuk rasa pro-demokrasi pada hari Rabu (3/3), yang menjadi hari paling mematikan di Myanmar sejak kudeta.
Seperti dilansir AFP, Jumat (5/3/2021) Inggris, bekas kekuatan kolonial di Myanmar, telah berulang kali mengutuk penindasan dan pelanggaran HAM oleh junta militer setelah para jenderal menggulingkan kekuasaan.
Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab kemudian men-tweet tentang "pemandangan mengerikan di Myanmar".
"Menargetkan rakyat Anda sendiri dengan kekuatan mematikan padahal mereka hanya menggunakan hak untuk melakukan protes damai, itu tidak dapat diterima. Kekerasan yang sedang berlangsung dan intimidasi ini harus diakhiri," tulisnya.
Kudeta militer Myanmar telah memicu perlawanan massal untuk memprotes para jenderal militer, yang kini mulai terpojok dengan eskalasi kekerasan.
Pekan lalu, pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi pada enam anggota junta militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing.
Sanksi tersebut akan mencegah enam orang tersebut melakukan perjalanan ke Inggris, sementara bisnis dan institusi Inggris dilarang berurusan dengan mereka. Pembatasan yang sama telah diberlakukan pada 19 tokoh militer Myanmar lainnya.
Bantuan Inggris yang dapat digunakan untuk mendukung junta militer secara tidak langsung juga telah ditangguhkan.
Simak juga 'Paus Fransiskus Minta Tahanan Politik Myanmar Dibebaskan':
(izt/ita)
