170 Anggota DPR AS Desak Biden untuk Tekan Turki Soal HAM

170 Anggota DPR AS Desak Biden untuk Tekan Turki Soal HAM

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Selasa, 02 Mar 2021 16:43 WIB
Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken
Foto: Menlu AS Anthony Blinken disurati oleh 170 Anggota DPR AS untuk mendesak Turki terkait masalah HAM (Getty Images/Pool)
Jakarta -

Seratus tujuh puluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat menandatangani surat bipartisan yang dikirim ke Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Surat itu mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mengatasi gangguan masalah hak asasi manusia di Turki. Hal ini berkaitan dengan hubungan kedua negara.

Dilansir Reuters, Selasa (2/3/2021) surat tersebut bertanggal 26 Februari dan dipublikasikan pada hari Senin (1/3). Surat itu mencatat bahwa Turki telah lama menjadi mitra penting AS, tetapi pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan telah membuat ketegangan.

"Masalah strategis berhak mendapat perhatian yang signifikan dalam hubungan bilateral kita, tetapi pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) dan kemunduran demokrasi yang terjadi di Turki juga menjadi perhatian yang signifikan," demikian isi surat itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTISEMENT

Mereka yang menandatangani surat itu termasuk Greg Meeks, ketua Partai Demokrat Komite Urusan Luar Negeri DPR, dan Mike McCaul, anggota panel dari Partai Republik.

Sebelumnya, Erdogan mengatakan pada 20 Februari bahwa kepentingan bersama Turki dan Amerika Serikat (AS) lebih besar daripada perbedaan mereka. Turki ingin meningkatkan kerja sama dengan Washington.

Namun, hubungan tersebut telah kacau karena sejumlah masalah, termasuk pembelian Turki atas sistem pertahanan rudal Rusia dan dukungan AS untuk milisi Kurdi YPG di Suriah.

Washington juga berulang kali menyatakan keprihatinannya atas hak dan kebebasan di Turki.

Simak juga video 'Ditanya Hukuman untuk MBS, Biden: Akan Ada Pengumuman di Hari Senin':

[Gambas:Video 20detik]



Surat anggota parlemen menyebut bahwa Erdogan dan partainya telah melemahkan peradilan Turki, menempatkan sekutu politik di posisi kunci militer dan intelijen, dan secara keliru memenjarakan lawan politik, jurnalis, dan anggota kelompok minoritas.

Surat yang bersifat bipartisan itu melontarkan tuduhan keras terhadap Erdogan dan pemerintahnya selama hampir dua dekade berkuasa.

"Pemerintah Recep Tayyip Erdogan telah bergerak untuk melemahkan peradilan Turki, menempatkan sekutu politik di posisi kunci militer dan intelijen, menindak kebebasan berbicara dan pers bebas, dan secara tidak sah memenjarakan lawan politik, jurnalis dan minoritas," bunyi surat itu.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads