.webp)
Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dipecat oleh pemerintahan militer setelah mendesak negara-negara lainnya untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membalikkan kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Dubes Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun berjanji akan terus melakukan perlawanan terhadap militer yang kini menguasai Myanmar.
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa, "kata Kyaw Moe Tun, seperti dilansir Reuters, Minggu (28/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui pada Sabtu lalu (27/2) saluran televisi pemerintah Myanmar mengumumkan bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat dari posisinya sebagai Duta Besar Myanmar untuk PBB karena dianggap mengkhianati negara.
"Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara resmi mengakui junta militer sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun," kata seorang pejabat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama, sehingga Kyaw Moe Tun tetap menjadi duta besar Myanmar untuk saat ini.
"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB pada hari Jumat (26/2) agar tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi militer Myanmar.
Jika militer Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional terkait utusan baru untuk PBB, hal itu dapat memicu pertentangan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum PBB.
Pada Jumat (26/2) Kyaw Moe Tun mengatakan kepada PBB bahwa dia berbicara untuk pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan "kudeta militer ilegal dan inkonstitusional."
Sebelumnya para anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk komite untuk pemerintahan. Kyaw Moe Tun mengatakan komite itu adalah "pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya dan harus diakui oleh komunitas internasional,"
Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional "untuk memastikan kudeta ini gagal". Dewan Keamanan PBB juga menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan China.
Simak video 'Myanmar Minta Bantuan Terkait Kudeta Militer di Forum PBB':
