.webp)
Pemerintahan Amerika Serikat (AS) menghadapi serentetan kritik lantaran tidak menjatuhkan sanksi maupun menerapkan larangan apapun terhadap Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang menyetujui pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi.
Seperti dilansir Reuters, Minggu (28/2/2021) Merespon hal itu, Presiden AS Joe Biden mengatakan pemerintahannya akan membuat pengumuman terkait Arab Saudi pada hari Senin (1/3), menyusul laporan intelijen AS yang menemukan MBS telah menyetujui pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Biden menghadapi berbagai kritik, terutama dari editorial Washington Post, bahwa presiden seharusnya lebih keras kepada putra mahkota, yang tidak diberi sanksi meskipun disalahkan karena menyetujui pembunuhan Khashoggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditanya tentang hukuman untuk MBS, Biden berkata: "Akan ada pengumuman pada hari Senin tentang apa yang akan kami lakukan dengan Arab Saudi secara umum."
Meski begitu Biden tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan tidak ada langkah signifikan baru yang diharapkan terkait kasus tersebut.
"Pemerintah mengambil berbagai tindakan baru pada hari Jumat. Presiden mengacu pada fakta bahwa pada hari Senin, Departemen Luar Negeri akan memberikan rincian lebih lanjut dan menguraikan pengumuman tersebut, bukan pengumuman baru, " kata pejabat itu.
Khashoggi yang seorang kolumnis media terkemuka AS, The Washington Post, ini dikenal kerap mengkritik kebijakan MBS. Khashoggi yang tinggal di AS cukup lama, dibujuk untuk mendatangi Konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018, kemudian dibunuh dan dimutilasi. Jasadnya belum ditemukan hingga kini.
Simak video 'Biden Minta Arab Saudi Tanggung Jawab soal Pembunuhan Khashoggi':
Pemerintah Arab Saudi, yang telah membantah keterlibatan putra mahkota, pada hari Jumat (26/2) mengeluarkan pernyataan yang menolak temuan laporan AS dan mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa pembunuhan Khashoggi adalah kejahatan keji oleh kelompok yang bertanggungjawab.
Departemen Keuangan AS mengumumkan pembekuan aset dan kriminalisasi transaksi dengan seorang mantan pejabat intelijen Saudi dan unit elite Saudi bernama Pasukan Intervensi Cepat (RIF), yang disebut 'ada untuk membela Putra Mahkota' dan 'hanya tunduk padanya'.
Demi menghormati mendiang Khashoggi, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengumumkan pemberlakuan 'Khashoggi Ban' yang melarang masuk setiap warga negara asing (WNA) yang dianggap pernah mengancam atau menyerang aktivis, pembangkang dan jurnalis atas nama pemerintah asing.
Terkait larangan terbaru itu, AS telah mem-blacklist 76 warga Saudi, termasuk beberapa yang berperan dalam pembunuhan Khashoggi.
