Pemerintah China mengomentari mosi yang baru saja diloloskan parlemen Belanda yang menyatakan tindakan China terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur di Xinjiang mengarah pada genosida. China mengecam keras mosi parlemen Belanda tersebut.
Seperti dilansir AFP, Jumat (26/2/2021), parlemen Belanda meloloskan mosi itu pada Kamis (25/2) waktu setempat yang menyatakan 'genosida sedang berlangsung di China terhadap minoritas Uighur'. Belanda bergabung dengan Kanada dan Amerika Serikat (AS) dalam melontarkan tuduhan genosida pada China.
Kelompok-kelompok HAM meyakini bahwa sedikitnya 1 juta warga uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya ditahan di kamp-kamp yang ada di Xinjiang, dengan China juga dituduh melakukan sterilisasi paksa pada wanita dan menerapkan kerja paksa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengecam mosi itu. Wang menuduh parlemen Belanda memanfaatkan Xinjiang sebagai alasan untuk 'secara sengaja mencoreng China dan secara kasar mencampuri urusan dalam negeri China'.
"Fakta-fakta menunjukkan bahwa tidak pernah ada 'genosida' apapun di Xinjiang," tegas Wang dalam konferensi pers terbaru.
Belanda menjadi negara Eropa pertama yang menuduh China melakukan genosida, setelah sebelumnya parlemen Kanada dan Departemen Luar Negeri AS merilis pernyataan serupa.
Setelah awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp di Xinjiang, otoritas China belakangan membela kamp-kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan mengurangi daya tarik ekstremisme Islam.
Pekan lalu, otoritas China menegaskan bahwa perlakuan terhadap etnis minoritas di Xinjiang dan Tibet 'menonjol sebagai contoh cemerlang dari kemajuran hak asasi manusia di China'.
Pada Jumat (26/2) waktu setempat, Wang berharap agar Belanda 'segera memperbaiki kesalahannya dan mengambil tindakan konkret untuk menjaga situasi hubungan bilateral secara keseluruhan'.
Dia juga menyatakan bahwa perwakilan Uni Eropa disambut baik untuk mengunjungi Xinjiang dan menuduh Uni Eropa memicu penundaan kunjungan dengan menuntut bertemu para 'penjahat' yang dihukum atas separatisme.