.webp)
Pemerintahan Myanmar di bawah kendali kepemimpinan pangliman militer, Jenderal Ming Aung Hlang kini mulai lumpuh setelah para pegawai pemerintahan turut andil dalam gerakan pembangkangan sipil untuk menggaungkan demokrasi di negara itu.
Seperti dilansir AFP, Jumat (26/2/2021) selain tenaga kesehatan, sejumlah pegawai di lingkungan pemerintahan juga absen dari pekerjaan mereka. Aksi mogok kerja ini membuat birokrasi pemerintahan goyah.
Tanpa pegawai pemerintahan, militer tidak dapat memungut pajak, mengirimkan tagihan listrik, melakukan tes COVID-19 atau sekedar menjalankan pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan laporan media lokal, seluruh pekerja, sopir dan administrator juga dipecat karena ketidakhadiran mereka.
Bank Ekonomi Myanmar (MEB), yang mendistribusikan gaji dan pensiun pemerintah, tertatih-tatih akibat mogok massal. Meski begitu, media pemerintah membantah dan mengatakan "rumor itu tak berdasar" dan kompensasi tidak akan diberikan.
Sebuah survey Crowdsourced menemukan, pegawai dari 24 Kementerian turut terlibat dalam aksi mogok kerja itu. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar memperkirakan tiga perempat pegawai negeri ikut melakukan pemogokan.
Untuk mengamankan roda pemerintahannya, Jenderal Min Aung Hlaing mengisyaratkan pemberian hadiah uang tunai bagi dokter, guru dan pekerja yang kembali bekerja.
Selain itu, setiap hari media resmi melakukan pemanggilan kepada para PNS untuk kembali bekerja atau diancam menghadapi tindakan hukum.
Simak Video: Aksi Demo di Myanmar Makin Besar, Militer Bersiaga
"Militer tidak mengantisipasi bahwa sebagian besar pamong praja akan keluar dan meninggalkan mereka tanpa aparat negara," kata seorang analis yang tidak ingin disebutkan namanya untuk menghindari penahanan.
"Dampak gerakan tidak selalu bergantung pada semua birokrasi yang berpartisipasi, tetapi pada bagian-bagian penting yang melumpuhkan kemampuan militer untuk mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya ke seluruh negara," imbuhnya.
Diketahui, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lainnya telah menyerukan pembebasan Suu Kyi dan pemulihan demokrasi, serta telah memberlakukan sanksi terbatas yang ditujukan kepada anggota militer dan jaringan bisnisnya.
Pada Kamis (25/2) Inggris akan memberikan sanksi kepada enam tokoh militer Myanmar lainnya, menambah daftar 19 pejabat yang telah dikenai sanksi sebelumnya dan termasuk Min Aung Hlaing.
"Tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia akan dimintai pertanggungjawaban," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab.
