PNS Myanmar Ikut Mogok Massal, Militer Myanmar Terguncang

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 13:43 WIB
Hundreds of anti-coup protesters march in Yangon, Myanmar, Thursday, Feb. 25, 2021. Social media giant Facebook announced Thursday it was banning all accounts linked to Myanmars military as well as ads from military-controlled companies in the wake of the armys seizure of power on Feb. 1. (AP Photo)
PNS Myanmar terlibat aksi demo tolak kudeta (Foto: AP Photo)
Yangon -

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Myanmar menolak untuk bekerja dengan militer Myanmar dan melakukan mogok kerja. Kehadiran para pegawai yang mogok kerja semakin menambah pasukan dalam gerakan pembangkangan sipil untuk melumpuhkan birokrasi di bawah militer.

"Militer perlu membuktikan bahwa mereka dapat mengelola negara dengan baik sebagai pemerintah. Namun jika kita ... pegawai negeri tidak bekerja, rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan akan gagal," kata Thida, seorang dosen yang meminta untuk menggunakan nama samaran.

Seperti dilansir AFP, Jumat (26/2/2021) sejak kudeta, Thida menolak untuk mengajar kelas online-nya. Dia bergabung dengan petugas medis yang juga melakukan mogok kerja. Banyak dari mereka sekarang bersembunyi untuk menghindari penangkapan oleh militer.

Peningkatan jumlah PNS yang melakukan mogok massal membuat militer mulai terguncang. Tanpa mereka, militer tidak dapat memungut pajak, mengirimkan tagihan listrik, melakukan tes COVID-19 atau sekedar menjalankan pemerintahan.

Momok krisis keuangan - yang sudah muncul karena pandemi dan penurunan investasi asing - kian mengancam Myanmar.

Belum diketahui jumlah pasti para pekerja yang melakukan mogok massal. Sebuah survey Crowdsourced menemukan, anggota dari 24 Kementerian turut terlibat dalam aksi itu. Menurut pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar memperkirakan tiga perempat pegawai negeri melakukan pemogokan.

"Hampir sepertiga dari rumah sakit negara tidak lagi berfungsi," kata pemimpin militer Min Aung Hlaing minggu ini.

Dalam sebuah pernyataan yang dimuat media pemerintah pada Selasa (23/2) Min Aung Hlaing mencela profesional medis yang dianggap gagal melakukan tugas. Dia juga mengisyaratkan akan memberikan hadiah uang tunai kepada dokter dan guru yang tetap bekerja.

Seorang dokter mengatakan kekurangan staf berarti rumah sakitnya harus menolak pasien baru. "Tim pelindung" medis telah dibentuk untuk memberikan perawatan darurat kepada para pengunjuk rasa yang diserang tembakan peluru karet dan peluru tajam.

Selain itu, seluruh pekerja, sopir dan administrator pemerintah dipecat karena ketidakhadiran mereka.

Lihat Video: Militer Kerahkan Massa Tandingan, Aksi Demo Tak Surut

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2