.webp)
Laporan kelompok HAM Korea Selatan (Korsel) menyebut Korea Utara (Korut) memperbudak para tahanan politik, termasuk anak-anak, dalam produksi batu bara untuk meningkatkan ekspor dan meraup mata uang asing sebagai bagian sistem yang berkaitan langsung dengan program nuklir dan rudal negara ini.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (25/2/2021), laporan yang dirilis Aliansi Warga untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara (NKHR) itu merupakan kajian yang menganalisis keterkaitan rumit antara eksploitasi warga Korut, produksi barang untuk ekspor dan program persenjataannya.
Laporan berjudul 'Blood Coal Export from North Korea: Pyramid scheme of earnings maintaining structures of power' itu menyebut Korut mengoperasikan skema 'mirip penipuan piramida' untuk memaksa mereka yang ditahan di kamp penjara untuk memproduksi kuota batu bara dan barang lainnya untuk diekspor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Temuan kajian ini menawarkan pandangan lebih dalam soal bagaimana kamp berkontribusi pada jaringan perdagangan batu bara ilegal Korut.
Diketahui bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melarang Korut mengekspor komoditasnya demi memutus pendanaan untuk program nuklir dan rudal balistik rezim komunis itu, juga setelah lembaga-lembaga HAM melaporkan pelanggaran HAM berat di kamp-kamp Korut.
Belum ada komentar dari misi diplomatik Korut di Jenewa terhadap kajian ini.
Laporan NKHR itu mengutip wawancara dengan mantan tahanan Korut yang kabur ke Korsel dan para pembelot lainnya yang memahami transaksi itu, beserta sumber-sumber lain seperti citra satelit dan data dari pemerintah Korsel dan Amerika Serikat (AS).
Menurut laporan rahasia dari pemantau independen PBB yang dirilis awal tahun 2018, Korut melanggar sanksi-sanksi PBB dengan meraup nyaris US$ 200 juta pada tahun 2017 lalu dari ekspor komoditas yang dilarang.
PBB memperkirakan hingga 200 ribu orang ditahan dalam jaringan gulag -- sistem kamp kerja paksa -- yang luas yang dikelola oleh polisi rahasia mirip Stasi, dengan kebanyakan terletak di dekat lokasi tambang. Laporan Komisi Penyelidikan PBB tahun 2014 menyebut para tahanan mengalami penyiksaan, pemerkosaan, kerja paksa, kelaparan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.
Pada Desember tahun lalu, AS menjatuhkan sanksi-sanksi baru, memasukkan enam perusahaan Korut ke dalam daftar hitam, termasuk yang berbasis di China. Empat kapal yang diduga terlibat aktivitas ekspor ilegal batu bara Korut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam.
"Kuota produk untuk ekspor dipenuhi melalui perbudakan pria, wanita dan anak-anak di kamp penahanan yang dimiliki dan dioperasikan oleh polisi rahasia," sebut laporan NKHR.
NKHR menyebut Kamp 18, yang terletak di daerah pertambangan distrik Bukchang, sebagai contoh. Beberapa bekas tahanan Korut yang diwawancara NKHR menyebut sedikitnya 8 juta ton batu bara diproduksi di sana tahun 2016 lalu.
Polisi rahasia, yang secara resmi disebut sebagai Kementerian Keamanan Negara, menangani pengiriman barang ekspor oleh Biro 39, yang merupakan badan rahasia untuk keluarga pemimpin Korut, Kim Jong-Un. Menurut NKHR, Biro 39 terkait dengan produksi senjata nuklir, biologi dan kimia oleh Korut.
Wakil Direktur Jenderal NKHR, Joanna Hosaniak, menyebut penyelidikan ini bertujuan menyoroti peran penting dari 'sistem perbudakan yang disponsori negara' dalam menopang kekuatan politik dan keuangan Kim Jong-Un, serta program nuklir Korut.
