Korut Perbudak Tahanan Politik untuk Danai Program Senjata Nuklir

Novi Christiastuti - detikNews
Kamis, 25 Feb 2021 17:30 WIB
Korea Utara (Korut) meledakkan kantor penghubung antar Korea di dekat perbatasan Korea Selatan (Korsel) pada hari Selasa (16/6/2020).
Ilustrasi (dok. Getty Images/Chung Sung-Jun)

PBB memperkirakan hingga 200 ribu orang ditahan dalam jaringan gulag -- sistem kamp kerja paksa -- yang luas yang dikelola oleh polisi rahasia mirip Stasi, dengan kebanyakan terletak di dekat lokasi tambang. Laporan Komisi Penyelidikan PBB tahun 2014 menyebut para tahanan mengalami penyiksaan, pemerkosaan, kerja paksa, kelaparan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Pada Desember tahun lalu, AS menjatuhkan sanksi-sanksi baru, memasukkan enam perusahaan Korut ke dalam daftar hitam, termasuk yang berbasis di China. Empat kapal yang diduga terlibat aktivitas ekspor ilegal batu bara Korut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam.

"Kuota produk untuk ekspor dipenuhi melalui perbudakan pria, wanita dan anak-anak di kamp penahanan yang dimiliki dan dioperasikan oleh polisi rahasia," sebut laporan NKHR.

NKHR menyebut Kamp 18, yang terletak di daerah pertambangan distrik Bukchang, sebagai contoh. Beberapa bekas tahanan Korut yang diwawancara NKHR menyebut sedikitnya 8 juta ton batu bara diproduksi di sana tahun 2016 lalu.

Polisi rahasia, yang secara resmi disebut sebagai Kementerian Keamanan Negara, menangani pengiriman barang ekspor oleh Biro 39, yang merupakan badan rahasia untuk keluarga pemimpin Korut, Kim Jong-Un. Menurut NKHR, Biro 39 terkait dengan produksi senjata nuklir, biologi dan kimia oleh Korut.

Wakil Direktur Jenderal NKHR, Joanna Hosaniak, menyebut penyelidikan ini bertujuan menyoroti peran penting dari 'sistem perbudakan yang disponsori negara' dalam menopang kekuatan politik dan keuangan Kim Jong-Un, serta program nuklir Korut.

Halaman

(nvc/ita)