Pengadilan Thailand menjatuhkan hukuman bui terhadap 14 pemimpin politik, termasuk tiga Menteri yang aktif menjabat, setelah menyatakan mereka bersalah atas dakwaan pemberontakan terkait unjuk rasa antipemerintah tahun 2013-2014 lalu. Dengan vonis ini, ketiga Menteri itu harus lengser dari jabatannya.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (25/2/2021), pengadilan menyatakan 26 terdakwa -- dari total 39 terdakwa -- bersalah atas serangkaian tindak pelanggaran hukum, termasuk menghalangi pemilu dan menginvasi properti pemerintah. Tindak pelanggaran itu terjadi selama 7 bulan unjuk rasa melawan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra yang saat itu masih menjabat.
Pemerintahan Yingluck kemudian dilengserkan dalam kudeta militer tahun 2014 yang dipimpin Prayuth Chan-O-Cha, yang saat itu menjabat Panglima Militer Thailand dan kini menjabat PM Thailand.
Pengadilan Pidana di Bangkok menyatakan Menteri Ekonomi Digital Buddhipongse Punnakanta, Menteri Pendidikan Nataphol Teepsuwan dan Wakil Menteri Transportasi Thaworn Senneam bersalah dalam kasus yang penyelidikannya dimulai tahun 2018.
Ketiganya dijatuhi vonis antara 5 tahun penjara hingga 7 tahun 4 bulan penjara.
Menurut konstitusi Thailand, ketiga Menteri yang menjabat dalam pemerintahan PM Prayuth itu diharuskan melepaskan jabatan mereka setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Para terdakwa dalam kasus ini tergabung dalam kelompok yang bernama Komisi Reformasi Demokratik Rakyat (PDRC). Pengacara yang mewakili PDRC, Sawat Charoenpon menyatakan ketiga Menteri itu akan mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.
"Mereka menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan dan akan banding," sebutnya.
Tonton juga Video: Warga Thailand Unjuk Rasa Bidik Militer dan Kerajaan
