.webp)
Kementerian Kesehatan Filipina akan menyelidiki vaksin COVID-19 ilegal yang masuk wilayahnya. Temuan itu dilakukan setelah seorang penasihat Presiden Rodrigo Duterte, Ramon Tulfo mengaku menerima suntikan vaksin Sinopharm yang diselundupkan ke negara itu.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (25/2/2021), dalam kolom surat kabar Filipina pada 20 Februari lalu, Tulfo mengaku menerima dosis vaksin Corona buatan China itu pada bulan Oktober 2020 lalu. Vaksin itu disebut merupakan vaksin yang sama yang digunakan para pengawal Presiden Rodrigo Duterte.
"Saya mendapatkan vaksin dari seorang teman yang menyelundupkannya ke negara," kata Tulfo kepada One News.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tulfo mengatakan dia ingin menguji keefektifan vaksin tersebut saat dia mendaftar menjadi distributor.
"Saya tidak merasa bersalah tentang itu," katanya.
Bulan lalu, kabar mengenai vaksin ilegal yang diperoleh unit pengawal Duterte itu, yang dikatakan tanpa sepengetahuan sang presiden, memicu kritik dari anggota parlemen tentang akses istimewa dan pelanggaran hukum.
"Beberapa pejabat pemerintah juga menerima suntikan Sinopharm," kata Tulfo, menambahkan spekulasi bahwa vaksin tersebut memang tersedia di pasar gelap.
Badan Administrasi Makanan dan Obat Filipina (FDA) belum menyetujui penggunaan vaksin Sinopharm, dan melakukan impor dan distribusi vaksin itu termasuk kegiatan ilegal. Diketahui Sinopharm belum meminta izin untuk penggunaan darurat di Filipina.
Kepala FDA Filipina, Enrique Domingo mengatakan bahwa pihaknya tengah menyelidiki insiden ini.
Lebih lanjut, Wakil Menteri Kesehatan Filipina Rosario Vergeire mengatakan penerima vaksin tidak resmi juga bisa diberikan sanksi.
Pihak Sinopharm China belum memberikan tanggapan mengenai informasi ini.
Filipina saat ini belum memulai program vaksinasi COVID-19, meski tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah kasus infeksi dan kematian tertinggi di Asia.
