Penasihat Duterte Mengaku Disuntik Vaksin Sinopharm Selundupan

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Kamis, 25 Feb 2021 12:58 WIB
A health care professional prepares a Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at Sheba Tel Hashomer Hospital in Ramat Gan, Israel, Tuesday, Jan. 12, 2021. Israel has struck a deal with Pfizer, promising to share vast troves of medical data with the drugmaker in exchange for the continued flow of its COVID-19 vaccine. Critics say the deal is raising major ethical concerns, including possible privacy violations and a deepening of the global divide between wealthy countries and poorer populations, including Palestinians in the occupied West Bank and Gaza, who face long waits to be inoculated. (AP Photo/Oded Balilty)
ilustrasi (Foto: AP/Oded Balilty)
Manila -

Kementerian Kesehatan Filipina akan menyelidiki vaksin COVID-19 ilegal yang masuk wilayahnya. Temuan itu dilakukan setelah seorang penasihat Presiden Rodrigo Duterte, Ramon Tulfo mengaku menerima suntikan vaksin Sinopharm yang diselundupkan ke negara itu.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (25/2/2021), dalam kolom surat kabar Filipina pada 20 Februari lalu, Tulfo mengaku menerima dosis vaksin Corona buatan China itu pada bulan Oktober 2020 lalu. Vaksin itu disebut merupakan vaksin yang sama yang digunakan para pengawal Presiden Rodrigo Duterte.

"Saya mendapatkan vaksin dari seorang teman yang menyelundupkannya ke negara," kata Tulfo kepada One News.

Tulfo mengatakan dia ingin menguji keefektifan vaksin tersebut saat dia mendaftar menjadi distributor.

"Saya tidak merasa bersalah tentang itu," katanya.

Bulan lalu, kabar mengenai vaksin ilegal yang diperoleh unit pengawal Duterte itu, yang dikatakan tanpa sepengetahuan sang presiden, memicu kritik dari anggota parlemen tentang akses istimewa dan pelanggaran hukum.

"Beberapa pejabat pemerintah juga menerima suntikan Sinopharm," kata Tulfo, menambahkan spekulasi bahwa vaksin tersebut memang tersedia di pasar gelap.

Badan Administrasi Makanan dan Obat Filipina (FDA) belum menyetujui penggunaan vaksin Sinopharm, dan melakukan impor dan distribusi vaksin itu termasuk kegiatan ilegal. Diketahui Sinopharm belum meminta izin untuk penggunaan darurat di Filipina.

Selanjutnya
Halaman
1 2