Negara G7 Kutuk Kekerasan pada Demonstran Antikudeta di Myanmar

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Selasa, 23 Feb 2021 17:53 WIB
Kedubes Negara Barat Memperingatkan Militer Myanmar untuk Hindari Kekerasan
Ricuh kekerasan saat demo Myanmar (Foto: DW News)
London -

Negara-negara maju yang tergabung dalam Kelompok Group of Seven atau G7 dengan tegas mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap pengunjuk rasa. Mereka mendesak militer untuk menahan diri sepenuhnya dan menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional.

Seperti dilansir AFP, Selasa (23/2/2021), blok negara-negara maju - terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa - menegaskan kembali perlawanan mereka terhadap kudeta 1 Februari dan respons semakin keras terhadap demonstrasi.

"Penggunaan amunisi langsung terhadap orang yang tidak bersenjata tidak dapat diterima. Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," demikian pernyataan gabungan para Menlu negara G7 itu.

"Kami mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap mereka yang menentang kudeta. Kami menyampaikan keprihatinan atas tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi, termasuk melalui pemadaman Internet dan perubahan kejam terhadap undang-undang yang menekan kebebasan berbicara."

G7 menyerukan diakhirinya "penargetan" kepada para pengunjuk rasa, dokter, masyarakat sipil dan jurnalis. Pihaknya juga menyerukan junta militer mencabut keadaan darurat yang dinyatakannya.

Ia juga mendesak militer Myanmar untuk mengizinkan akses kemanusiaan penuh untuk mendukung mereka yang paling rentan.

"Kami tetap bersatu dalam mengutuk kudeta di Myanmar. Kami menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi mereka yang ditahan secara sewenang-wenang, termasuk pembebasan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dan terus berdiri bersama rakyat Myanmar dalam upaya mereka untuk demokrasi dan kebebasan," kata pernyataan itu.

Para pemimpin militer Myanmar menghadapi tekanan baru di dalam dan luar negeri setelah secara bertahap meningkatkan penggunaan kekuatan melawan kampanye pembangkangan sipil.

Ketika AS, Uni Eropa, dan Inggris memperketat sanksi, demonstrasi terus terjadi untuk menentang aturan militer, di samping adanya tanggapan kekerasan sebagai balasannya.

Sejauh ini ada tiga pengunjuk rasa anti-kudeta yang tewas. Sementara seorang pria yang berpatroli di lingkungan Yangon saat malam hari juga ditembak mati pada akhir pekan lalu.

(izt/nvc)