.webp)
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan bahwa jumlah orang yang ditahan junta militer Myanmar mencapai 384 orang antara 1-13 Februari. Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan bahwa 3 orang di antaranya dijatuhi hukuman penjara dan 24 orang lainnya dibebaskan.
Seperti dilansir The Star, Selasa (16/2/2021) menurut perwakilan AAPP, Aung Myo Kyaw, jumlah itu termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, Kepala Menteri Negara dan Daerah. Mereka ada yang ditempatkan di tahanan rumah, di tempat-tempat yang dikendalikan militer, atau di penjara.
Sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, Kepala Menteri Negara dan Daerah, pejabat tinggi dari kantor-kantor pemerintah, aktivis politik dan beberapa pemimpin protes telah ditahan oleh junta militer.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AAPP setiap hari telah menerbitkan daftar orang-orang yang ditahan oleh militer berdasarkan berita-media dan informasi yang mereka terima.
"Penangkapan yang melanggar hukum bukanlah solusi untuk masalah ini. Anda dapat melihat bahkan kota-kota kecil dan desa di Myanmar mengadakan aksi protes nasional. Ini menunjukkan apa yang mereka pilih pada Pemilihan Umum 2020 dan menunjukkan keinginan mereka yang sebenarnya. Tuntutan masyarakat itu sangat penting," kata Aung Myo Kyaw.
Seperti diketahui, penahanan Aung San Suu Kyi dan kudeta menyebabkan gelombang demonstrasi di sejumlah daerah di Myanmar. Para demonstran meminta Suu Kyi dan mereka yang ditahan untuk segera dibebaskan.
Sejumlah kendaraan lapis baja terlihat berlalu-lalang di beberapa kota di Myanmar beberapa hari ini. Tak hanya itu, junta militer juga mematikan layanan internet untuk membendung aksi demo yang terus memanas sejak beberapa hari yang lalu.
Kudeta tersebut telah memicu protes terbesar dalam lebih dari satu dekade di Myanmar. Negara-negara Barat mengecam tindakan militer Myanmar, bahkan Amerika Serikat telah menjatuhkan beberapa sanksi terhadap para jenderal yang berkuasa.
