Protes UU Larangan Hina Raja Thailand, Pendemo Tutupi Monumen Demokrasi Bangkok

Protes UU Larangan Hina Raja Thailand, Pendemo Tutupi Monumen Demokrasi Bangkok

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Minggu, 14 Feb 2021 16:25 WIB
Monumen Demokrasi Bangkok
Monumen Demokrasi Bangkok ditutupi kain merah (Foto: AFP/Mladen Antonov)
Bangkok -

Aktivis pemuda Thailand memprotes undang-undang yang melarang penghinaan terhadap raja Thailand yang berkuasa pada Sabtu (13/2). Mereka terlibat bentrok dengan polisi setelah menutup Monumen Demokrasi Bangkok dengan kain berwarna merah.

Seperti dilansir Reuters, Minggu (14/2/2021) para pengunjuk rasa sempat melemparkan cat ke arah polisi karena diminta bubar.

Aktivis mengatakan kain merah di monumen itu mewakili darah pejuang demokrasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil juru bicara polisi Kissana Pattanacharoen mengatakan lebih dari 20 petugas polisi terluka dalam bentrokan itu dan tujuh atau delapan orang ditahan untuk diinterogasi. Dia juga mengatakan setidaknya satu petasan meledak di tempat kejadian.

Demonstrasi terjadi sebagai reaksi atas penangkapan empat tokoh protes terkemuka minggu ini dengan tuduhan menghina kerajaan dalam demonstrasi massa anti-pemerintah tahun lalu.

ADVERTISEMENT

Undang-undang "lese majeste", yang dimuat dalam Pasal 112 KUHP Thailand, menjatuhkan hukuman hingga 15 tahun penjara.

Aktivis mahasiswa mengatakan undang-undang tersebut telah disalahgunakan selama beberapa dekade untuk menghancurkan oposisi politik terhadap pembentukan militer-royalis.

"Kami ingin Pasal 112 dicabut dan empat pemimpin kami tahanan politik lainnya yang dihukum oleh undang-undang ini dibebaskan, "kata pengunjuk rasa Chutima Kaenpetch.

Pemerintah yang dipimpin oleh mantan kepala junta militer Prayuth Chan-ocha menyangkal adanya penyalahgunaan hukum. Ia mengatakan oposisi politik diperbolehkan tetapi melanggar hukum jika menghina raja.

Thailand secara resmi berada dalam sistem monarki konstitusional, tetapi raja dijunjung tinggi oleh budaya konservatif Thailand yang menggambarkannya sebagai pelindung agama dan bangsa Buddha.

Gerakan mahasiswa yang muncul sejak tahun lalu secara terbuka menentang Raja Maha Vajiralongkorn. Pendemo menyebut Raja telah melakukan tindakan untuk kepentingan pribadi sejak naik takhta.

Istana Kerajaan menolak untuk secara langsung mengomentari protes tersebut, tetapiPrayuth dan pejabat pemerintah mengatakan bahwa kritik terhadap raja itu melanggar hukum dan tidak pantas.

Halaman 2 dari 2
(izt/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads