.webp)
Para pengunjuk rasa pendukung Aung San Suu Kyi terlibat bentrok dengan polisi Myanmar pada hari Jumat (12/2). Unjuk rasa hari ketujuh itu dilakukan oleh ratusan ribu orang yang menentang seruan militer untuk menghentikan pertemuan massal.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (12/2/2021) unjuk rasa kembali meletus di seluruh Myanmar menentang kudeta militer pekan lalu, sehari setelah Washington memberikan sanksi kepada para jenderal yang memimpin pengambilalihan.
Tiga orang terluka ketika polisi menembakkan peluru karet untuk membubarkan kerumunan puluhan ribu pengunjuk rasa di kota tenggara Mawlamyine, kata seorang pejabat Palang Merah Myanmar kepada Reuters.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rekaman yang disiarkan oleh Radio Free Asia menunjukkan polisi menyerang para pengunjuk rasa, menangkap salah satu dari mereka dan memukul kepalanya. Batu kemudian dilemparkan ke polisi sebelum tembakan dilepaskan.
"Tiga tertembak - satu wanita tertembak di perut, satu pria di pipinya dan satu pria lain di lengannya," kata pejabat Palang Merah Myanmar Kyaw Myint, yang menyaksikan bentrokan itu.
"Kerumunan masih terus bertambah," tambahnya.
Di kota terbesar Yangon, ratusan dokter dengan jas putih berbaris melewati pagoda emas Shwedagon, situs Buddha paling suci di negara itu. Sementara di bagian kota lain, penggemar sepak bola yang mengenakan kostum pemain berbaris dengan spanduk bernada candaan yang mencela militer.
Demonstrasi lain terjadi di ibu kota Naypyitaw, kota pesisir Dawei, dan di Myitkyina, ibu kota negara bagian Kachin utara, tempat para pemuda memainkan musik rap dan menggelar tarian.
Lihat juga Video: Beredar Video Polisi di Myanmar Ikut Unjuk Rasa Anti-Kudeta
Media sosial Facebook mengatakan akan menghentikan visibilitas konten yang dijalankan oleh militer Myanmar, dengan mengatakan mereka 'terus menyebarkan informasi yang salah' setelah merebut kekuasaan. Facebook juga akan menangguhkan pengiriman permintaan penghapusan konten oleh lembaga pemerintah Myanmar.
Ketika Washington mengumumkan sanksi putaran pertama terhadap Myanmar, anggota parlemen Uni Eropa menyerukan tindakan serupa dari negara anggotanya. Inggris mengatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk memberi hukuman bagi pejabat militer yang menggulingkan pemerintahan Suu Kyi.
Pendukung Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) menyambut baik sanksi AS, tetapi mengatakan tindakan yang lebih keras diperlukan untuk mendorong militer keluar dari kekuasaan dan memaksanya untuk mengakui kemenangan telak NLD dalam pemilihan November lalu.
"Kami mengharapkan lebih banyak tindakan daripada ini karena kami menderita setiap siang dan malam kudeta militer di sini di Myanmar," kata pendukung Suu Kyi, Moe Thal (29) kepada Reuters.
Protes pada hari Jumat (12/2) menandai unjuk rasa selama tujuh hari berturut-turut, termasuk satu protes pada hari Kamis (11/2) di luar kedutaan besar China.
Pasukan keamanan melakukan serangkaian penangkapan lainnya pada Kamis malam (11/2).
Junta memberikan remisi hukuman kepada lebih dari 23.000 tahanan, dengan mengatakan langkah tersebut adalah upaya untuk "mendirikan negara demokrasi baru dengan perdamaian, pembangunan dan disiplin" dan akan "menyenangkan publik". Di antara para tahanan yang dibebaskan adalah pemimpin etnis Aye Maung dari negara bagian Rakhine di barat.
Majalah berita Frontier Myanmar melaporkan para tahanan yang diberi amnesti termasuk empat pendukung pria bersenjata yang menembak mati sekutu Suu Kyi dan pengacara konstitusional pada tahun 2017.
Salah satu dari empat pria tersebut mengharapkan pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing dalam "keadaan sehat" dan mendesak melawan protes karena "militer bertindak sesuai dengan hukum", lapor Frontier Myanmar.
