.webp)
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden disorot karena belum juga menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Padahal keduanya memiliki hubungan yang akrab selama bertahun-tahun.
Seperti dilansir AFP, Kamis (11/2/2021) Biden mengatakan bahwa dia tidak terburu-buru untuk menghubungi pemimpin Israel itu, berbeda dengan yang dilakukan pendahulunya, Donald Trump. Hal ini dilihat beberapa pengamat sebagai sinyal awal bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi memberikan kekuasaan penuh kepada sekutunya itu.
Tiga minggu setelah pelantikannya sebagai presiden, Biden belum juga menelepon Netanyahu, meskipun dia telah berbicara dengannya setelah pemilihan presiden tahun lalu, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat ramah selama bertahun-tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pidato pertama tentang kebijakan-kebijakannya, Biden bahkan tidak menyebut Israel sama sekali saat dia berbicara tentang upayanya untuk memperkuat aliansi AS.
Pesan tersirat itu direspons Danny Danon, ketua sayap global Partai Likud pimpinan Netanyahu. Lewat akun Twitternya, ia membuat daftar percakapan telepon Biden dengan para pemimpin dunia dan menanyakan, "Mungkinkah sekarang saatnya untuk menelepon pemimpin Israel, sekutu terdekat dari AS?"
Danon bahkan memposting nomor telepon kantor Netanyahu.
Para pengamat Timur Tengah mengatakan Biden kemungkinan sedang menimbang perlu tidaknya dia melibatkan Netanyahu sebelum pemilihan umum Israel pada 23 Maret mendatang, yang mungkin akan mengakhiri jabatan perdana menteri terlama Israel itu. Netanyahu juga kini diketahui sedang menghadapi persidangan atas kasus korupsi.
Simak juga video 'Joe Biden Puji Pemerintah Arab Saudi Bebaskan Aktivis Wanita':
Trump, yang basis Kristen evangelisnya sangat pro-Israel, memenuhi sejumlah daftar keinginan Netanyahu termasuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mendukung permukiman di wilayah pendudukan, dan membagikan insentif AS kepada negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Pemerintahan Biden telah mengatakan akan melanjutkan hubungan dengan Palestina dan memulai kembali pemberian dana bantuan untuk badan pengungsi Palestina.
Jeremy Ben Ami, presiden J Street, sebuah kelompok advokasi AS pro-Israel yang progresif, mengatakan bahwa pemerintahan Biden harus mengubah lebih banyak kebijakan Trump, termasuk temuan mantan menteri luar negeri Mike Pompeo bahwa permukiman di tanah Palestina adalah legal.
"Di bawah pemerintahan Trump, mereka mendapat lampu hijau untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan di Tepi Barat dan mengejar aneksasi. Kami berharap 'lampu merah menyala' segera," kata Ben Ami.
Dia meminta pemerintahan Biden untuk lebih agresif dalam memberlakukan konsekuensi jika Israel melanjutkan pembangunan permukiman di Palestina, termasuk memanfaatkan US$ 3 miliar dana bantuan tahunan AS.
