.webp)
Otoritas Palestina mengumumkan pihaknya akan mulai menggunakan kode pos sendiri. Selama ini, surat dan paket pos internasional yang dikirimkan ke Palestina harus melewati Yordania atau Israel.
Seperti dilansir Al Jazeera, Senin (8/2/2021), penggunaan kode pos sendiri untuk Palestina ini akan mempermudah pengiriman paket ke kawasan pendudukan, tapi di sisi lain juga menjadi bentuk penegasan kedaulatan Palestina.
Surat dan paket internasional yang dikirim ke dan dari wilayah Tepi Barat saat ini harus melalui Yordania atau Israel. Dalam kedua kasus, surat dan paket yang ditujukan ke Tepi Barat harus mendapatkan izin oleh Israel, yang menguasai masuknya barang dan bea cukai ke wilayah pendudukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun pada Minggu (7/2) waktu setempat, Otoritas Palestina (PA) mengumumkan pihaknya telah meminta Serikat Pos Universal untuk memberi tahu negara-negara anggotanya bahwa kode pos Palestina mulai berlaku.
Menurut PA, proyek kode pos itu akan membantu membangun sistem alamat Palestina yang akan memfasilitasi surat warga Palestina, dan akan menjadi komponen penting dari infrastruktur yang akan memampukan sektor publik dan privat untuk menyediakan layanan dengan cara yang bergantung pada lokasi geografis.
"Mulai April, kirim pos yang tidak mencantumkan kode pos Palestina tidak akan diproses," cetus Menteri Komunikasi Palestina, Ishaq Sidr, kepada wartawan di Ramallah -- kantor Otoritas Palestina di Tepi Barat. "Ini adalah persoalan menegaskan hak-hak Palestina," tegasnya.
Sidr menyebut bahwa kode pos akan meningkatkan layanan pengiriman paket, penyortiran pos, layanan logistik dan layanan darurat serta ambulans.
Tidak hanya itu, menurut Sidr, kode pos Palestina juga akan membantu mengakhiri penyitaan pengiriman dari luar negeri. Disebutkan Sidr bahwa 6 ton paket tertahan di Yordania sejak tahun 2018. Dia juga menuduh Israel menghalangi pengiriman ke wilayah Palestina.
Kepala hubungan internasional pada Pos Palestina, Imad al-Tumayzi, menuturkan kepada AFP bahwa menggunakan kode pos 'akan mencegah Israel menyita barang-barang kiriman pos yang datang ke Palestina, dan akan membantu membuat layanan lebih efisien'.
Selama ini warga Palestina mengeluh karena terpaksa memakai layanan kurier swasta yang mahal untuk mengirim atau menerima paket. Tidak diketahui jelas apakah penerapan kode pos akan memangkas biaya pengiriman.
Kantor berita resmi Palestina, Wafa, melaporkan bahwa setengah juta gedung di wilayah Tepi Barat telah diberi kode pos. Dilaporkan juga bahwa peluncuran kode pos akan segera diperluas ke Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan ada di bawah blokade Israel sejak tahun 2007.
Terlepas dari itu semua, seorang pegawai pos Palestina di Tepi Barat yang enggan disebut namanya menuturkan kepada AFP bahwa kode pos baru sebenarnya 'lebih bersifat simbolis daripada praktis'.
"Kode pos hanya bisa benar-benar diterapkan ketika Otoritas Palestina menguasai pelabuhan atau bandara," sebut pegawai pos itu.
Diketahui bahwa Tepi Barat yang terjepit antara Israel dan Yordania, tidak memiliki bandara sipil yang beroperasi.
