.webp)
Petani di India masih melangsungkan protes di tengah jalan untuk menolak kebijakan reformasi agraria. Pemerintah India, mengerahkan polisi untuk meredam protes petani India tersebut.
Dilansir dari AFP, puluhan ribu polisi dikerahkan di seluruh India pada Sabtu (6/2/2020). Sepuluh stasiun metro ditutup di pusat New Delhi, tempat unjuk rasa traktor bulan lalu yang berubah jadi amukan kekerasan. Ribuan barikade penghalang jalan disusun polisi di persimpangan-persimpangan jalan utama.
Diketahui, serikat petani menyerukan pemblokiran jalan di seluruh India sebagai bentuk protes. Mereka menduduki belasan jalan dan gerbang tol selama tiga jam di beberapa negara bagian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengerahan polisi besar-besaran diperintahkan di negara bagian pertanian utama Uttar Pradesh, yang merupakan benteng tradisional pro-pemerintah. Kelompok tani menangguhkan aksi mereka di negara bagian untuk menghindari konfrontasi.
Pihak berwenang telah meningkatkan tekanan pada kamp-kamp protes Delhi, memotong internet dan pasokan air. Namun, para petani telah berjanji untuk terus menjalankan kampanye mereka selama berbulan-bulan.
Salah satu pemimpin senior petani, Rakesh Tikait, mengatakan bahwa protes akan berlangsung hingga peringatan satu tahun peluncuran kampanye mereka pada 2 Oktober kecuali pemerintah mencabut undang-undang baru tersebut.
"Mereka bisa memasang paku di tanah; kami akan meletakkan tanah di atasnya dan menanam bunga. Kami tidak takut dengan pembatas atau keamanan yang tinggi," katanya kepada surat kabar Indian Express.
"Kami tidak berpikir polisi akan menutup daerah itu. Jika mereka melakukannya, ada pengunjuk rasa di sini yang dapat menerobos semua barikade," katanya.
Tonton video 'India Bandingkan Aksi Protes Petani dengan Penyerbuan Capitol AS':
Apa akar masalah yang membuat berlangsungnya demonstrasi petani di India? Simak di halaman selanjutnya.
Diketahui, UU Agrikultur yang baru disahkan memupus tanggungjawab negara untuk melindungi petani dari tekanan pasar. Selama ini petani India berpegang pada harga yang ditetapkan pemerintah. Kebanyakan hasil panen dijual di Mandi, pasar produk pertanian yang tunduk pada harga pemerintah.
Negara juga menetapkan kuota bahan pangan yang bisa ditimbun demi menjaga stabilitas harga.
Tapi dengan UU baru, pelaku pasar bisa melakukan transaksi tanpa regulasi di luar pasar Mandi. Ditambah dengan hak pengusaha menimbun bahan pangan, harga komoditas perlahan ditentukan oleh pasar.
Hasilnya terlihat di lapangan. Ketika pemerintah mengumumkan reformasi agraria pertengahan tahun lalu, mandi-mandi di India mencatat merosotnya jumlah komoditas yang diperdagangkan di sana. Di negara bagian Madha Pradesh, sebanyak 40 mandi dikabarkan gulung tikar.
(aik/aik)
