.webp)
Otoritas China menyampaikan bantahan tegas terhadap tuduhan bahwa pihaknya mendukung atau bahkan memberikan persetujuan diam-diam atas kudeta militer yang terjadi pekan ini di Myanmar, negara tetangganya.
"Teori-teori terkait tidak benar," tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, saat menjawab pertanyaan wartawan soal tuduhan mendukung kudeta militer di Myanmar.
Bantahan itu disampaikan Wang dalam konferensi pers harian di Beijing, seperti dilansir Reuters, pada Rabu (3/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai negara tetangga Myanmar yang bersahabat, kami berharap semua pihak di Myanmar dalam menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat, dan menegakkan stabilitas politik dan sosial," cetus Wang.
Diplomat top China diketahui berkunjung ke Naypyitaw, ibu kota Myanmar, bulan lalu dan bertemu dengan beberapa pejabat tinggi negara itu, termasuk Panglima Militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang awal pekan ini memimpin kudeta terhadap pemerintahan sah yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Meski menolak disebut mendukung kudeta, media nasional China diketahui menyebut kudeta militer di Myanmar dan penahanan Suu Kyi sebagai 'reshuffle kabinet besar-besaran'. Media China menggunakan istilah itu sebagai eufemisme untuk menghindari penyebutan kata kudeta dalam laporannya.
Saat para pemimpin negara demokratis di seluruh dunia mengecam kudeta militer di Myanmar, otoritas China terkesan mengambil pendekatan lembut.
Kantor berita Xinhua dalam laporannya menggambarkan militer yang mencopot dan mengganti para Menteri terpilih setelah kudeta sebagai 'reshuffle kabinet besar-besaran'.
Surat kabar nasionalis Global Times mengutip para pakar yang tidak disebut namanya, yang menyebut aksi militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil bisa dipandang sebagai 'penyesuaian terhadap struktur kekuasaan negara yang disfungsional'.
Myanmar diketahui menjadi bagian penting dari inisiatif infrastruktur Belt and Road China yang besar. Pada Januari tahun lalu, Presiden Xi Jinping mengunjungi Myanmar dan berjanji untuk mendukung pemerintah Myanmar di jalur pembangunan 'yang sesuai dengan kondisi nasional negara itu'.
