.webp)
Negara-negara demokrasi di dunia berisiko mendorong Myanmar semakin masuk dalam pengaruh China. Kementerian Pertahanan Jepang menyebut hal itu bisa terjadi jika tanggapan negara-negara atas kudeta menutup komunikasi dengan para jenderal militer Myanmar yang kini berkuasa.
"Jika kita tidak melakukan pendekatan dengan baik, Myanmar dapat kian menjauh dari negara-negara demokratis dan bergabung dengan Liga China," kata Menteri Pertahanan Jepang Yasuhide Nakayama. Dia menambahkan bahwa Jepang harus membahas strategi bersama dengan sekutunya.
Dilansir dari Reuters, Selasa (2/2/2021), militer Myanmar merebut kekuasaan pada hari Senin lalu (1/2) dan mengumumkan keadaan darurat serta menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi bersama dengan pejabat pemerintah lainnya. Penahanan dilakukan setelah militer menuduh partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) melakukan kecurangan dalam pemilu pada November 2020 lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jepang, negara donor utama dan memiliki hubungan dekat dengan Myanmar, menanggapi kudeta dengan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan pejabat-pejabat lainnya serta pemulihan demokrasi.
Nakayama mengatakan setiap langkah untuk menangguhkan program kemitraan Jepang dengan militer Myanmar dapat mengakibatkan China memenangkan lebih banyak pengaruh, yang berpotensi merusak keamanan di wilayah tersebut.
"Jika kita berhenti, hubungan militer Myanmar dengan militer China akan semakin kuat, dan mereka akan semakin jauh dari negara-negara bebas termasuk Amerika Serikat, Jepang dan Inggris," kata Nakayama. "Saya pikir itu akan menimbulkan risiko bagi keamanan kawasan," imbuhnya.
Sejak 2014, melalui seminar dalam negeri dan program lainnya, Kementerian Pertahanan Jepang telah melatih para perwira militer Myanmar untuk meteorologi penerbangan, bantuan bencana, bahasa Jepang dan lainnya.
Kedua negara juga memiliki program pertukaran akademik, di mana delapan kadet dari militer Myanmar saat ini belajar di Akademi Pertahanan Nasional Jepang.
Sebagai bagian dari upaya untuk menahan pengaruh China yang tumbuh di Laut China Selatan dan Samudra Hindia, Jepang telah memfokuskan pada dukungan pembangunan kapasitas dengan negara-negara ASEAN. Upaya ini menjadi bagian dari strategi keamanan Jepang dalam beberapa tahun terakhir.
Nakayama, yang secara terbuka mengkritik China, mengatakan dia mengamati tindakan China di Laut China Selatan dan berusaha berhati-hati menyusul undang-undang baru yang disahkan di Beijing, yang memungkinkan penjaga pantai menembaki kapal asing.
