.webp)
Pemerintah China meminta seluruh pihak di Myanmar untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka, setelah militer Myanmar merebut kekuasaan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
"China adalah tetangga bersahabat bagi Myanmar dan berharap berbagai pihak di Myanmar akan menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat di bawah kerangka konstitusional dan hukum untuk melindungi stabilitas politik dan sosial," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada jumpa pers seperti diberitakan kantor berita AFP, Senin (1/2/2021).
Wang mengatakan China masih berusaha memahami situasi tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Militer Myanmar telah mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun di negeri itu. Kudeta yang dilancarkan militer ini mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil di negara itu.
Militer Myanmar dalam pernyataan via televisi miliknya, Myawaddy Television, mengumumkan pihaknya mengambil alih kekuasaan dan menetapkan keadaan darurat selama satu tahun ke depan. Militer juga mengumumkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada Jenderal Min Aung Hlaing sebagai Panglima Militer Myanmar.
Militer Myanmar juga mengatakan bahwa pemilihan umum (pemilu) baru akan diadakan dan militer akan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang. Rencana itu dilakukan setelah keadaan darurat setelah setahun berlalu.
"Kami akan melakukan demokrasi multi-partai yang nyata ... dengan keseimbangan dan keadilan penuh," kata militer Myanmar dalam sebuah pernyataan di Facebook dilansir AFP, Senin (1/2/2021).
Militer menambahkan bahwa kekuasaan akan dialihkan setelah mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil dan periode keadaan darurat berakhir.
Xi juga mengunjungi Myanmar pada Januari tahun lalu sebagai tanda 70 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara.
Dalam kunjungan tersebut, dia berjanji bahwa Beijing akan dengan tegas mendukung pemerintah Myanmar dalam mengejar pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasionalnya sendiri.
Xi juga mengatakan China siap untuk bekerja sama dengan pihak Myanmar dalam mempercepat penyelarasan Belt and Road Initiative dan strategi pembangunan Myanmar.
