Militer Rebut Kekuasaan, Ini Fakta-fakta Kudeta di Myanmar

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Senin, 01 Feb 2021 12:14 WIB
Myanmar leader Aung San Suu Kyi watches the vaccination of health workers at hospital Wednesday, Jan. 27, 2021, in Naypyitaw, Myanmar. Health workers in Myanmar on Wednesday became the countrys first people to get vaccinated against COVID-19, just five days after the first vaccine supply was delivered from India. (AP Photo/Aung Shine Oo)
Aung San Suu Kyi (Foto: AP Photo)
Yangoon -

Perebutan kekuasaan oleh militer Myanmar terjadi pada Senin (1/2) menyusul ketegangan dengan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintahnya.

Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya ditahan oleh militer pada hari yang sama dengan sesi parlemen baru pertama yang akan diadakan sejak pemilihan nasional November 2020 lalu. Dilansir dari AFP, Senin (1/2/2021), inilah fakta-fakta tentang kudeta Myanmar.

Krisis Dimulai

Suu Kyi menjadi sosok yang sangat populer di Myanmar meskipun reputasi internasionalnya tercoreng lantaran tindakan keras militer terhadap minoritas Rohingya pada tahun 2017.

Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaunginya menang telak dalam pemilu tahun lalu, di mana suara yang didapatkannya lebih besar dibanding pemungutan suara tahun 2015 yang membawa mantan pemenang Nobel itu ke tampuk kekuasaan.

Militer Myanmar, yang telah memerintah selama 60 tahun terakhir, mengatakan pemungutan suara itu tidak beres. Mereka mengklaim telah menemukan lebih dari 10 juta penipuan pemilih dan menuntut komisi pemilihan yang dikelola pemerintah merilis daftar pemilih untuk pemeriksaan silang.

Ketegangan meningkat setelah Jenderal Min Aung Hlaing - kepala militer dan orang paling kuat di Myanmar - memberikan pidato yang memperingatkan bahwa konstitusi negara dapat dicabut jika tidak dihormati.

Pekan lalu, sejumlah tank militer juga dikerahkan di jalan-jalan pusat komersial Yangon, ibu kota Naypyidaw dan di tempat lain, bersamaan dengan protes terhadap hasil pemilu oleh pendukung pro-militer.

Keadaan Darurat

Tentara telah mengumumkan keadaan darurat dan mengatakan akan mengambil alih kekuasaan selama 12 bulan ke depan.