Bayang-bayang eksekusi mati massal menghantui para anggota ISIS di Irak. Rencana eksekusi mati ini muncul usai serangan bom bunuh diri di Baghdad. Para pembela HAM menuding eksekusi mata ini terkait politik.
Pada hari Minggu (24/1) seorang pejabat kepresidenan Irak mengatakan kepada AFP bahwa lebih dari 340 perintah eksekusi mati "untuk tindakan terorisme atau kriminal" siap untuk dilaksanakan.
"Kami terus menandatangani lebih banyak," kata pejabat yang enggan disebut namanya itu.
Dilansir dari AFP, Senin (25/1/2021), perintah itu diungkapkan setelah dua serangan bom bunuh diri pekan lalu diklaim oleh kelompok ISIS. Serangan bom itu menewaskan sedikitnya 32 orang di pasar Baghdad.
Pejabat tersebut, bersama dengan sumber peradilan yang dihubungi oleh AFP, tidak dapat memberikan rincian tambahan tentang kapan eksekusi mati dapat dilakukan.
Undang-undang tahun 2005 di Irak menjatuhkan hukuman mati bagi siapa pun yang dihukum karena "terorisme". UU itu mencakup keanggotaan kelompok ekstremis meski mereka tidak dihukum atas tindakan tertentu.
Eksekusi mati itu disebut kelompok hak asasi hanya sebagai alasan politik.
"Para pemimpin menggunakan pengumuman eksekusi massal hanya untuk memberi isyarat kepada publik bahwa mereka menanggapi (masalah ini) dengan serius," kata Belkis Wille, peneliti senior krisis dan konflik di kelompok HAM, Human Rights Watch.
"Hukuman mati digunakan sebagai alat politik lebih dari apapun," katanya kepada AFP.
Simak video 'Detik-detik Bom Bunuh Diri Guncang Baghdad':
