Kamala Harris menjalankan salah satu tugas pertamanya sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat (AS). Dia melantik tiga Senator AS, yang semuanya dari Partai Demokrat, di Gedung Capitol.
Seperti dilansir CNN, Kamis (21/1/2021), setelah dilantik menjadi Wapres AS pada Rabu (20/1) waktu setempat, Harris juga resmi menjabat sebagai Presiden Senat AS -- seperti diatur dalam Konstitusi AS.
Sebagai Presiden Senat, seorang Wapres AS memiliki wewenang untuk memberikan suara penentu saat terjadi kebuntuan dalam voting di Senat. Selain itu, wewenangnya sangat terbatas. Presiden Senat juga bertugas melantik Senator baru dan mengumumkan hasil voting rancangan undang-undang atau penetapan pejabat di Senat AS saat sesi gabungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelantikan tiga Senator baru AS digelar di ruang sidang Senat AS pada Rabu (20/1) waktu setempat.
Tiga Senator yang dilantik adalah dua Senator Georgia Jon Ossoff dan Raphael Warnock, dan Senator California, Alex Padila, yang menggantikan Harris. Diketahui bahwa Harris menjabat Senator California sebelum dia mengundurkan diri dan dilantik menjadi Wapres AS.
Ketiga Senator baru AS itu mencetak sejarah masing-masing, dengan Warnock menjadi Senator kulit hitam pertama dari Goergia dan Ossoff menjadi Senator penganut Yahudi pertama dari Georgia, sedangkan Padilla menjadi Senator keturunan Latin pertama dari California.
Ossoff yang barus berusia 33 tahun juga mencetak sejarah sebagai Senator termuda di AS saat ini dan Senator termuda dari Partai Demokrat setelah Presiden AS, Joe Biden, yang tahun 1973 silam berusia 30 tahun saat pertama dilantik menjadi Senator AS.
Dengan dilantiknya tiga Senator baru itu, maka kekuatan partisan di Senat AS kini seimbang karena ada 50 Senator Demokrat dan 50 Senator Republikan. Harris sebagai Presiden Senat memiliki wewenang untuk memberikan suara penentu saat terjadi kebuntuan dalam voting di Senat AS.
Senator Chuck Schumer dari Partai Demokrat akan menjabat sebagai Ketua Mayoritas Senat AS.
Situasi ini akan membantu pemerintahan Biden mengonfirmasi penunjukan anggota kabinetnya dan memberikan Partai Demokrat kemudahan dalam menggelar rapat dengar pendapat atau saat menyusun undang-undang.