Hina Raja Thailand, Bekas PNS Divonis 43 Tahun Penjara

Novi Christiastuti - detikNews
Selasa, 19 Jan 2021 16:31 WIB

Kasus ini berawal 6 tahun lalu, saat sentimen antipemerintah berkembang usai kudeta militer tahun 2014 yang dipimpin Prayuth Chan-O-Cha, yang kini menjabat Perdana Menteri (PM) Thailand. Anchan ditahan di penjara mulai Januari 2015 hingga November 2018.

Saat kasusnya pertama disidangkan di pengadilan militer, Anchan membantah seluruh dakwaan. Ketika kasusnya diserahkan ke pengadilan pidana, dia mengaku bersalah dengan harapan pengadilan bersimpati pada tindakannya, karena dia hanya membagikan rekaman audio dan bukan memposting atau mengomentarinya.

"Saya pikir itu tidak apa-apa. Ada begitu banyak orang yang membagikan konten ini dan mendengarkannya. Orang itu (yang membuat konten) sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Jadi saya tidak benar-benar memikirkannya dan terlalu percaya diri dan tidak cukup berhati-hati untuk menyadari pada saat itu bahwa itu tidak pantas," tutur Anchan.

Kepada media sebelum menghadiri sidang putusan, Anchan menuturkan dirinya bekerja sebagai pegawai negeri di Thailand selama 40 tahun dan ditangkap satu tahun sebelum pensiun. Jika dinyatakan bersalah, dia akan kehilangan uang pensiunnya.

Diketahui juga bahwa setelah berkuasa tahun 2016 usai ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, wafat, Raja Maha Vajiralongkorn meminta pemerintah Thailand agar hukum lese majeste tidak digunakan. Namun saat unjuk rasa antipemerintah meluas dan merembet ke tuntutan reformasi Kerajaan Thailand, PM Prayuth menegaskan situasi sudah melewati batas dan menyatakan hukum lese majeste akan diberlakukan kembali.

Sunai dalam pernyataannya menilai vonis terhadap Anchan dimaksudkan untuk memberi pesan kepada demonstran pro-demokrasi yang dipimpin kaum muda.

"Bisa dilihat bahwa otoritas Thailand menggunakan penuntutan lese majeste sebagai upaya terakhir mereka dalam merespons pemberontakan demokrasi yang dipimpin kaum muda, yang berupaya mengekang kekuasaan raja dan membuatnya tetap berada dalam batas aturan konstitusional. Ketegangan politik Thailand sekarang akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk," tandasnya.

Halaman

(nvc/ita)