Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (13/1) waktu setempat memutuskan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump atas tuduhan menghasut serangan massa ke gedung Kongres pekan lalu. Keputusan ini membuat Trump menjadi presiden AS pertama dalam sejarah yang dimakzulkan dua kali oleh DPR.
"Hari ini, dengan cara bipartisan, DPR menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di atas hukum, bahkan Presiden Amerika Serikat sekalipun," kata Ketua DPR AS Nancy Pelosi usai pemakzulan Trump seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (14/1/2021).
Pemakzulan Trump ini masih harus mendapat persetujuan Senat yang tidak akan mengadakan persidangan sebelum 20 Januari, ketika presiden terpilih Joe Biden dilantik.
"Donald Trump pantas menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika yang menanggung noda pemakzulan dua kali," kata Senator Demokrat Chuck Schumer, yang dalam waktu seminggu akan menjadi pemimpin Senat.
"Senat diharuskan untuk bertindak dan akan melanjutkan persidangannya," imbuhnya.
Sebelumnya, Trump selamat dari pemakzulan pertama, ketika Senat yang dikendalikan Partai Republik membebaskannya dari dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres AS. Trump dimakzulkan DPR AS pada Rabu, 18 Desember 2019 silam setelah DPR menyelidiki laporan seorang whistleblower soal percakapan telepon antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana Trump dituduh menekan Ukraina untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden AS Joe Biden yang berpotensi menjadi penantang utamanya dalam pilpres 2020.
Dakwaan pertama soal penyalahgunaan kekuasaan, menyatakan Trump 'secara korup' meminta Ukraina untuk menyelidiki rival-rival politiknya. Trump dituduh menggunakan bantuan keamanan AS nyaris US$ 400 juta dan potensi pertemuan di Gedung Putih dengan Zelensky sebagai 'umpan' untuk mendorong Ukraina mengumumkan secara publik penyelidikan terhadap Biden, juga terhadap teori yang menyebut Ukraina, bukan Rusia, yang mencampuri pilpres 2016 lalu.
Dakwaan kedua soal menghalangi Kongres AS, menyatakan Trump telah mengarahkan perlawanan terhadap kemampuan DPR AS untuk melakukan pengawasan hukum. Trump dituduh menentang dan menghalangi upaya DPR AS untuk menyelidiki skandal Ukraina tersebut.
Simak video 'Tegang Jelang Pelantikan Biden: Pemakzulan Trump-Demo Bersenjata':
