.webp)
Pengadilan Baghdad, Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari penyelidikannya atas pembunuhan seorang komandan paramiliter top Irak.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (7/1/2021), Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala jaringan paramiliter Irak, Hashed al-Shaabi yang sebagian besar pro-Iran, tewas dalam serangan pesawat tak berawak (drone) AS yang juga menewaskan jenderal Iran, Qasem Soleimani di bandara Baghdad pada 3 Januari tahun lalu.
Serangan drone terhadap iring-iringan mobil mereka diperintahkan oleh Trump.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelapor khusus PBB untuk eksekusi di luar hukum atau sewenang-wenang, Agnes Callamard, menggambarkan pembunuhan kedua orang itu sebagai "sewenang-wenang" dan "ilegal".
Sebelumnya, Iran telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Trump pada bulan Juni 2020 lalu, dan meminta Interpol untuk menyampaikannya sebagai apa yang disebut red notice kepada pasukan polisi lain di seluruh dunia. Namun, sejauh ini permintaan tersebut belum terpenuhi.
Pada Kamis (7/1) ini, pengadilan untuk Baghdad timur mengeluarkan surat perintah penangkapan Trump berdasarkan Pasal 406 KUHP, yang mengatur hukuman mati dalam semua kasus pembunuhan berencana.
Pengadilan tersebut mengatakan penyelidikan pendahuluan telah selesai tetapi "penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap pelaku kejahatan lainnya, apakah mereka orang Irak atau orang asing."
Menjelang peringatan pembunuhan kedua figur tersebut pada hari Minggu (10/1) mendatang, faksi-faksi pro-Iran meningkatkan retorika mereka terhadap Washington dan para pejabat Irak yang dianggap telah berkolusi.
