.webp)
Otoritas Amerika Serikat (AS) menerapkan tambahan pembatasan visa untuk para pejabat China terkait dugaan pelanggaran HAM. Langkah ini semakin menambah tindakan tegas terhadap China menjelang berakhir masa jabatan Presiden Donald Trump.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (22/12/2020), Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan pembatasan itu berdampak pada para pejabat China yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam menindas praktisi agama, kelompok etnis minoritas, pembangkang dan lainnya.
"Penguasa otoriter China memberlakukan pembatasan yang kejam terhadap kebebasan berekspresi, beragama atau berkeyakinan, berserikat dan hak untuk berkumpul secara damai milik rakyat China. Amerika Serikat sudah memperjelas bahwa pelaku pelanggaran HAM seperti ini tidak diterima di negara kami," ucap Pompeo dalam pernyataannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak dijelaskan lebih lanjut pembatasan tambahan yang diterapkan AS, namun pada bulan ini, Departemen Luar Negeri AS mengurangi validitas visa AS untuk anggota Partai Komunis China (CCP) menjadi hanya satu bulan saja.
Hubungan AS dan China merosot ke level terburuk dalam beberapa dekade terakhir saat dua perekonomian teratas dunia ini berselisih dalam beberapa isu, mulai dari wabah virus Corona (COVID-19), undang-undang keamanan nasional China untuk Hong Kong, perdagangan dan spionase.
Pada Jumat (18/12) lalu, otoritas AS menambahkan belasan perusahaan China, termasuk pembuat chip, Semicondutor Manufacturing International Corp dan produsen drone, SZ DJI Technology Co Ltd, ke dalam daftar hitam perdagangan.
Sementara pada Senin (21/12) waktu setempat, Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), Chad Wolf, menyatakan pihaknya tengah mempertimbangkan pembatasan lebih lanjut untuk China, yang disebutnya memberikan ancaman semakin meningkat kepada AS.
