.webp)
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa permusuhan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran tidak akan berhenti. Meski berakhirnya jabatan Presiden AS Donald Trump.
Seperti dilansir AFP, Kamis (17/12/2020), pernyataannya muncul tak lama setelah Presiden Hassan Rouhani mengatakan bahwa Iran 'sangat senang' karena Trump meninggalkan Gedung Putih.
Khamenei menegaskan kembali posisinya bahwa Iran harus mendukung dirinya sendiri untuk 'meniadakan' sanksi yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump, tetapi harus 'tidak menunda' jika sanksi itu dapat dicabut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anda menyaksikan apa yang dilakukan Amerika era Trump dan Amerika era Obama terhadap Anda," katanya seperti dikutip di situs resminya.
"Permusuhan tidak terbatas pada Trump di Amerika dan tidak akan berakhir hanya karena dia telah meninggalkan jabatannya," tambah Khamenei, berbicara kepada keluarga jenderal tinggi Iran Qasem Soleimani, yang tewas dalam serangan udara AS pada Januari di negara tetangga Irak.
"Jangan percaya musuh, ini adalah nasihat eksplisit saya," kata Khamenei.
Ketegangan antara Teheran dan Washington melonjak selama masa kepresidenan Trump, terutama setelah 2018, ketika ia menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir penting dan menerapkan kembali hukuman sanksi sepihak.
Januari ini, Trump memerintahkan serangan di dekat bandara Baghdad yang menewaskan komandan senior Iran Qasem Soleimani dan melakukan serangan balasan Iran yang menargetkan pasukan AS di Irak.
Khamenei menyebut serangan rudal terhadap pasukan AS sebagai 'tamparan keras' dan mengatakan 'pembunuh Soleimani' dan orang lain yang terlibat 'harus membayar kapan saja'.
Pertemuan Khamenei dengan keluarga jenderal yang terbunuh itu adalah pertemuan publik pertamanya sejak seorang pejabat yang dekat dengan kantornya pindah untuk menekan rumor tentang kesehatannya minggu lalu.
Sebuah video yang dirilis oleh kantor Khamenei menunjukkan dia berjalan dari balik tirai ke kursinya sambil menyapa keluarga, serta Kepala Pengawal Revolusi Hossein Salami dan ketua parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf, di antara pejabat lainnya.
(rfs/rfs)
