14 Pejabatnya Dijatuhi Sanksi AS terkait Hong Kong, China Akan Membalas

Novi Christiastuti - detikNews
Selasa, 08 Des 2020 17:13 WIB
FILE - In this Sept. 25, 2015, file photo, a military honor guard await the arrival of Chinese President Xi Jinping for a state arrival ceremony at the White House in Washington. China on Tuesday, Dec. 8, 2020, lashed out at the U.S. over new sanctions against Chinese officials and the sale of more military equipment to Taiwan. (AP Photo/Andrew Harnik, File)
Bendera AS dan China dikibarkan saat Presiden Xi Jinping berkunjung ke Gedung Putih tahun 2015 lalu (AP Photo/Andrew Harnik, File)
Beijing - Otoritas Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi keuangan dan larangan perjalanan terhadap 14 pejabat senior China terkait peran mereka dalam pencopotan anggota parlemen oposisi Hong Kong. Otoritas China mengecam keras sanksi itu dan berjanji akan membalasnya.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (8/12/2020), respons China itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, dalam konferensi pers terbaru pada Selasa (8/12) waktu setempat.

"Pemerintah dan rakyat China menyampaikan kemarahan kuat dan mengutuk keras tindakan pihak AS yang keterlaluan, tidak bermoral, gila dan keji," sebut Hua merujuk pada sanksi-sanksi AS.

"Menanggapi tindakan sangat buruk oleh pihak AS ini, China akan mengambil tindakan balasan yang tegas dan kuat untuk membela kedaulatannya, keamanan dan kepentingan pembangunan," cetusnya.

Lebih lanjut, Hua juga mendorong otoritas AS untuk mencabut kembali keputusan menjatuhkan sanksi terhadap 14 pejabat senior China tersebut.

"China sangat mendesak pihak AS untuk segera menarik keputusan yang keliru ini, berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dan berhenti mengambil rute yang salah dan berbahaya," tegasnya.

Sanksi-sanksi baru AS yang diumumkan pada Senin (7/12) waktu setempat itu menargetkan 14 Wakil Ketua Komisi Tetap pada Kongres Nasional Rakyat (NPCSC) -- badan tinggi pembuat kebijakan di parlemen China. Mereka diketahui mempelopori undang-undang keamanan nasional yang kini diterapkan di Hong Kong.

Selanjutnya
Halaman
1 2