Seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (8/12/2020), pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa pihaknya membekukan aset-aset di AS dan menerapkan larangan perjalanan ke AS untuk 14 Wakil Ketua Komisi Tetap pada Kongres Nasional Rakyat (NPCSC) -- badan tinggi pembuat kebijakan di parlemen China. Mereka diketahui mempelopori undang-undang keamanan nasional yang kini diterapkan di Hong Kong.
"(Sanksi terbaru) Menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat akan terus bekerja dengan sekutu-sekutu dan mitra kami untuk membuat Beijing bertanggung jawab karena merusak otonomi yang dijanjikan untuk Hong Kong," sebut Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam pernyataannya.
"Amerika Serikat sekali lagi mendorong Beijing untuk mematuhi komitmen internasional dan mendengarkan suara dari banyak negara, yang mengutuk tindakannya," imbuhnya.
Bulan lalu, pemerintah Hong Kong yang didukung China mencopot empat anggota parlemen oposisi dari Dewan Legislatif, setelah parlemen China memberikan wewenang baru kepada Hong Kong untuk membatasi perbedaan pendapat. Langkah itu memicu pengunduran diri massal dari anggota parlemen oposisi lainnya.
"Serangan tidak henti dari Beijing terhadap proses demokrasi Hong Kong telah memusnahkan Dewan Legislatifnya, membuat lembaga itu menjadi tidak bertaji tanpa memiliki oposisi yang berarti," sebut Pompeo dalam pernyataannya.
Otoritas AS sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam. Sementara Lam berupaya mengecilkan efek sanksi terhadapnya, dia mengakui dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa dia bergantung pada 'tumpukan uang tunai' karena dia tidak bisa memiliki rekening bank akibat tekanan dari Departemen Keuangan AS yang memiliki pengaruh luas terhadap transaksi dolar.
Pada Juni lalu, parlemen China mendorong undang-undang keamanan baru yang kejam meskipun mendapat peringatan internasional bahwa mereka melanggar janji untuk mengizinkan sistem terpisah di Hong Kong, yang dibuat sebelum Inggris menyerahkan Hong Kong kepada China tahun 1997.
Melalui undang-undang keamanan itu, China sukses membasmi unjuk rasa yang menyelimuti Hong Kong tahun lalu. Pada Senin (7/12) waktu setempat, Kepolisian Hong Kong menggunakan undang-undang keamanan itu untuk menangkap tiga orang yang meneriakkan slogan pro-demokrasi di salah satu universitas setempat. (nvc/rdp)
