AS Tawarkan Rp 70 M untuk Informasi Soal China Langgar Sanksi Korut

Novi Christiastuti - detikNews
Kamis, 03 Des 2020 12:51 WIB
Presiden China Xi Jinping tiba di Korea Utara. Di sana ia disambut oleh pemimpin Korut Kim Jong Un. Ini menjadi lawatan pertama Xi Jinping sejak tahun 2005.
Ilustrasi -- Momen saat Presiden China, Xi Jinping, bertemu pemimpin Korut, Kim Jong-Un, beberapa waktu lalu (North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) via Reuters)
Washington DC -

Amerika Serikat (AS) menuduh China melakukan 'pelanggaran mencolok' terhadap kewajibannya menegakkan sanksi internasional untuk Korea Utara (Korut). AS menawarkan imbalan hingga US$ 5 juta (Rp 70,8 miliar) untuk setiap informasi soal praktik China menghindari sanksi Korut.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (3/12/2020), Deputi Asisten Sekretaris Urusan Korut pada Departemen Luar Negeri AS, Alex Wong, menuduh China berupaya membatalkan sanksi-sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang bertujuan membujuk Korut untuk menyerahkan senjata nuklirnya. Dia memperingatkan bahwa sanksi baru AS bisa diterapkan terhadap individu dan entitas yang berbasis di China sebagai respons atas tindakan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menuturkan bahwa China selalu menerapkan sanksi secara serius, dan bahwa negara-negara seharusnya lebih memperhatikan bagaimana sanksi telah mempengaruhi 'mata pencaharian kemanusiaan' warga Korut.

Dalam pernyataannya, Wong menyebut China terus menampung sedikitnya 20 ribu pekerja Korut yang jelas melanggar larangan PBB. Disebutkan juga bahwa tahun lalu, AS mengamati kapal-kapal yang membawa batu bara yang dilarang atau barang-barang lain yang kena sanksi dari wilayah Korut menuju ke China dalam 555 kesempatan terpisah.

"Pada kesempatan ini ... apakah otoritas China bertindak untuk menghentikan impor ilegal ini," ucap Wong kepada Pusat Kajian Strategis dan Internasional Washington.

Wong juga menyebut bahwa China saat ini menjadi tuan rumah bagi sedikitnya dua lusin perwakilan Korut yang terkait dengan program senjata atau bank-bank, dan perusahaan China terus melakukan bisnis dengan entitas yang dikenai sanksi PBB dengan peran kunci dalam program-program tersebut.

Tidak hanya itu, Wong juga menyebut China 'semakin mengizinkan' perusahaan-perusahaannya untuk melakukan perdagangan dengan Korut dalam spektrum luas untuk barang-barang yang dilarang PBB, termasuk makanan laut, tekstil, besi dan baja, mesin industri, kendaraan, pasir dan kerikil.

Lihat juga video 'China Ogah Bahas Pilpres AS':

[Gambas:Video 20detik]



"Di negara lain kita tidak melihat keleluasaan dan kedalaman aktivitas ilegal yang berkelanjutan dengan Korea Utara seperti ini, skalanya menempatkan China dalam pelanggaran mencolok terhadap kewajibannya," cetus Wong.

"Mereka berupaya menghidupkan kembali hubungan perdagangan dan transfer pendapatan ke Korea Utara, dengan demikian memastikan jangkauan China ke dalam perekonomian Korea Utara," imbuhnya.

Lebih lanjut, Wong menyatakan Departemen Luar Negeri AS meluncurkan situs di mana orang-orang bisa memberikan informasi soal praktik menghindari sanksi Korut dengan imbalan hingga US$ 5 juta.

Dia juga memperingatkan bahwa sanksi-sanksi baru bisa diterapkan terhadap individu dan entitas di dalam yurisdiksi China. "Kita telah memberlakukan banyak sanksi semacam itu di masa lalu, dan, saya ingin memberitahu Anda, lebih banyak lagi yang akan datang," ucap Wong memperingatkan.

AS juga menuduh China membantu Korut melakukan pencucian uang dari aktivitas pencurian dunia maya yang dilakukan untuk menggalang dana bagi program persenjataannya.

(nvc/ita)