.webp)
Tujuh pemimpin demonstran anti pemerintah Thailand dipanggil polisi atas dakwaan menghina keluarga kerajaan. Pemanggilan dilakukan sehari sebelum digelarnya unjuk rasa besar-besaran guna menuntut Raja Maha Vajiralongkorn menyerahkan kendali atas kekayaan kerajaan.
Sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (25/11/2020), pemanggilan ini akan menjadi momen pertama saat dakwaan menghina keluarga kerajaan yang ada di bawah undang-undang lese majeste yang kontroversial, kembali digunakan. UU ini lebih dari dua tahun tidak pernah dipakai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dakwaan tersebut memiliki ancaman maksimum 15 tahun penjara.
Unjuk rasa besar-besaran di Thailand yang berawal sejak Juli lalu, awalnya menuntut pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-O-Cha dari jabatannya. Belakangan, unjuk rasa ini juga menuntut pembatasan wewenang untuk Raja Vajiralongkorn. Tuntutan itu jelas melanggar tabu yang berlaku sejak lama soal mengkritik kerajaan.
Parit 'Penguin' Chiwarak, salah satu dari tujuh pemimpin demonstran yang dipanggil polisi, menuturkan bahwa keluarganya menerima pemanggilan polisi untuk lese majeste selain dakwaan lainnya. Parit menyatakan dirinya tidak takut menghadapi dakwaan tersebut.
"Ini akan mengekspose kebrutalan sistem feodal Thailand kepada dunia," cetus Parit kepada Reuters.
Pemimpin demonstran lainnya yang dipanggil polisi antara lain, pengacara HAM Arnon Nampa, dan ketua kelompok siswa Panusaya 'Rung' Sithijirawattanakul.
Apa saja yang mereka lakukan? Klik halaman selanjutnya.
Arnon diketahui menjadi yang pertama menyerukan reformasi Kerajaan Thailand dalam unjuk rasa pada 3 Agustus lalu, sedangkan Panusaya menyusun 10 tuntutan terkait reformasi Kerajaan Thailand. Keduanya belum memberikan komentar mereka.
Dituturkan sumber Kepolisian Thailand, yang menolak disebut namanya, bahwa para pemimpin demonstran memiliki waktu hingga 30 November untuk mengakui dakwaan yang dijeratkan terhadap mereka terkait pernyataan yang mereka lontarkan saat unjuk rasa.
Asosiasi Pengacara HAM Thailand menuturkan kepada Reuters bahwa pihak kepolisian telah memberitahukan soal dakwaan lese majeste itu kepada para pengacara yang mewakili setiap pemimpin demonstran.
Pemanggilan oleh polisi ini diumumkan sehari sebelum aksi unjuk rasa terbaru yang melibatkan aksi long-march ke kantor yang mengelola kekayaan Kerajaan Thailand, untuk menuntut Raja Vajiralongkorn menyerahkan kendali atas aset-aset pribadinya.
"Mari kita rebut kembali properti yang seharusnya menjadi milik rakyat," cetus kelompok demonstran FreeYouth.
