Tujuh pemimpin demonstran anti pemerintah Thailand dipanggil polisi atas dakwaan menghina keluarga kerajaan. Pemanggilan dilakukan sehari sebelum digelarnya unjuk rasa besar-besaran guna menuntut Raja Maha Vajiralongkorn menyerahkan kendali atas kekayaan kerajaan.
Sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (25/11/2020), pemanggilan ini akan menjadi momen pertama saat dakwaan menghina keluarga kerajaan yang ada di bawah undang-undang lese majeste yang kontroversial, kembali digunakan. UU ini lebih dari dua tahun tidak pernah dipakai.
Dakwaan tersebut memiliki ancaman maksimum 15 tahun penjara.
Unjuk rasa besar-besaran di Thailand yang berawal sejak Juli lalu, awalnya menuntut pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-O-Cha dari jabatannya. Belakangan, unjuk rasa ini juga menuntut pembatasan wewenang untuk Raja Vajiralongkorn. Tuntutan itu jelas melanggar tabu yang berlaku sejak lama soal mengkritik kerajaan.
Parit 'Penguin' Chiwarak, salah satu dari tujuh pemimpin demonstran yang dipanggil polisi, menuturkan bahwa keluarganya menerima pemanggilan polisi untuk lese majeste selain dakwaan lainnya. Parit menyatakan dirinya tidak takut menghadapi dakwaan tersebut.
"Ini akan mengekspose kebrutalan sistem feodal Thailand kepada dunia," cetus Parit kepada Reuters.
Pemimpin demonstran lainnya yang dipanggil polisi antara lain, pengacara HAM Arnon Nampa, dan ketua kelompok siswa Panusaya 'Rung' Sithijirawattanakul.
Apa saja yang mereka lakukan? Klik halaman selanjutnya.
