.webp)
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan bertemu dengan negosiator dari Taliban dan pemerintah Afghanistan. Pertemuan ini akan digelar di Qatar, di tengah tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan mereka saat Amerika Serikat mempercepat penarikannya.
Dilansir AFP, Sabtu (21/11/2020), Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Jumat (20/11) malam bahwa Pompeo akan bertemu secara terpisah di Doha, ibu kota Qatar, dengan tim Afghanistan dan Taliban untuk melakukan pembicaraan.
Pompeo juga akan menemui penguasa Qatar, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, dan menteri luar negeri dalam kunjungannya ke Doha, yang menjadi pangkalan diplomasi Taliban baik dengan pemerintah Kabul maupun dengan AS, kata Departemen Luar Negeri AS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diplomat top AS itu sedang dalam tur tujuh negara ke Eropa dan Timur Tengah saat Presiden Donald Trump menopang prioritas jangka akhir.
Awal pekan ini, Pentagon mengatakan akan segera menarik sekitar 2.000 tentara keluar dari Afghanistan, mempercepat jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian Februari antara Amerika Serikat dan Taliban yang merencanakan penarikan penuh AS pada pertengahan 2021.
Trump telah berulang kali berjanji untuk mengakhiri "perang selamanya," termasuk di Afghanistan, konflik terpanjang di AS yang dimulai dengan invasi untuk mengusir Taliban setelah serangan 11 September 2001.
Presiden terpilih AS, Joe Biden, dalam titik kesepakatan yang jarang terjadi dengan Trump, juga menganjurkan untuk meredakan perang Afghanistan meskipun para analis percaya dia tidak akan terikat dengan jadwal yang cepat.
Taliban untuk pertama kalinya berbicara kepada pemerintah Afghanistan, yang di bawah tekanan berat AS membebaskan para militan untuk memenuhi syarat para pemberontak.
Pembicaraan itu menunjukkan sedikit tanda kemajuan tetapi beberapa sumber mengatakan kepada AFP pada hari Jumat bahwa kedua belah pihak tampaknya telah menyelesaikan poin yang mencuat pada aturan negosiasi.
Taliban, yang merupakan kelompok garis keras Sunni, telah bersikeras untuk mematuhi mazhab Hanafi dari yurisprudensi Islam Sunni, tetapi negosiator pemerintah mengatakan hal ini dapat digunakan untuk mendiskriminasi orang Hazara, yang sebagian besar adalah Syiah, dan minoritas lainnya.
