.webp)
Di hari-hari terakhir masa kepresidenan Donald Trump, salah seorang wakilnya yang paling loyal bertekad mengukir sejarah.
Mike Pompeo menjadi menteri luar negeri Amerika Serikat (AS) pertama yang mengunjungi permukiman Yahudi di kawasan pendudukan Tepi Barat. Kehadirannya di sana memberikan stempel pada kebijakan pemerintahan Presiden Trump yang merangkul visi perluasan wilayah kelompok kanan Israel.
Pompeo sudah membuat terobosan tahun lalu ketika membalikkan opini hukum Departemen Luar Negeri yang menyatakan permukiman warga Yahudi "tidak konsisten" dengan hukum internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Pompeo menjadi menlu AS pertama yang kunjungi permukiman Yahudi, Palestina sebut tindakan provokasi
- Pilpres AS: Bagaimana Joe Biden mengubah kebijakan luar negeri AS?
- Joe Biden jadi Presiden AS Terpilih, pemimpin Arab Saudi dan negara-negara Teluk hadapi kenyataan baru
Ia juga hadir di Yerusalem ketika Presiden Trump mengumumkan bahwa AS akan mengakui kedaulatan Israel atas wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan.
Dalam kunjungan pekan ini Pompeo juga tak luput membuat terobosan dengan melawat ke Dataran Tinggi Golan.
Israel merebut Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan dalam perang perang dengan negara-negara Arab tahun 1967.
Sejak saat itu, nasib kedua wilayah menjadi agenda berbagai perundingan perdamaian yang gagal. Tepi Barat adalah bagian wilayah Palestina, sedangkan Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah Suriah yang diduduki Israel.
Kunjungan Pompeo tampak sebagai putaran kemenangan bagi pergeseran kebijakan Trump.
Namun kunjungan itu secara umum dianggap sebagai kesempatan foto yang dirancang dengan sasaran basis evangelis Republikan, seandainya Pompeo memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024.
"Dibuat di Israel", bukan lagi "Dibuat di Tepi Barat"
Lawatan itu juga memberikan kesempatan baginya untuk mengumumkan panduan baru bahwa semua produk dari wilayah permukiman sekarang ditandai "Dibuat di Israel", bukan lagi "Dibuat di Tepi Barat".
Langkah ini sama dengan AS mengakui "aneksasi de-facto" sebagian besar wilayah Tepi Barat, kata wartawan terkemuka Israel, Barak Ravid.
Ini sekaligus membuat rintangan bagi presiden terpilih Joe Biden jika ia memutuskan untuk membatalkan kebijakan Trump.
Mike Pompeo meninggalkan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Israel pada Kamis (20/11) untuk melanjutkan lawatan ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. (Reuters)
Sejatinya, Biden telah mengisyaratkan akan kembali menempuh kebijakan yang telah lama dianut AS dengan memperlakukan Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah pendudukan, tetapi belum jelas bagaimana ia secara langsung akan mengatasi warisan Trump dan Pompeo ini.
Beberapa orang terdekat Biden mengindikasikan bahwa rencana ambisius perundingan perdamaian dengan Palestina belum masuk agenda sejauh ini.
Ia mungkin akan menempuh pendekatan yang paling proaktif untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Palestina, yang rusak di bawah pemerintahan Presiden Trump, dan memulihkan bantuan kemanusiaan bagi Palestina yang sebelumnya juga telah diputus oleh Trump.
Masalah besar Iran
Namun Biden adalah sosok tradisional, orang Demokrat yang pro-Israel yang tak akan membuat terobosan baru. Ia tidak memegang pendirian bahwa bantuan AS untuk Israel harus disertai syarat-syarat, sebagaimana disuarakan oleh sayap kiri di Partai Demokrat.
Ia juga tidak akan membatalkan keputusan kontroversial Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Masalah kebijakan Timur Tengah yang lebih besar adalah mengenai Iran.
Presiden terpilih Joe Biden menghadapi tantangan besar dalam isu Timur Tengah. (Reuters)
Joe Biden telah mengatakan ia ingin kembali masuk ke dalam perjanjian nuklir tahun 2015 yang ditinggalkan Presiden Trump, sepanjang Iran kembali mematuhi kewajibannya.
Ini akan membatalkan kebijakan memberikan "tekanan maksimum" yang ditempuh Trump.
Trump menjatuhkan sanksi-sanksi yang menghancurkan dengan tujuan memaksa Iran menerima kesepakatan lebih luas untuk membatasi program rudalnya dan menerima intervensi regional, dan disokong oleh Israel, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Sebelum tanggal pelantikan presiden baru, pemerintahan Trump sudah mulai menjatuhkan sanksi-sanksi baru terhadap Teheran sehingga akan menyulitkan presiden terpilih Joe Biden untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir.
Yang disasar meliputi pelanggaran hak asasi manusia, pengembangan rudal balistik dan pemberian dukungan kepada kelompok-kelompok militan, bukan aktivitas nuklir.
"Pada prinsipnya, Biden sebagai presiden dapat mengecualikan atau membatalkan sementara hampir seluruh sanksi AS," kata Suzanne Maloney, seorang ahli masalah Iran di Brookings Institution, Washington.
"Dalam praktiknya, tujuannya di sini adalah untuk membuatnya tak bagus secara politik."
Sejumlah ahli Timur tengah dan pejabat Demokrat juga mewaspadai akan adanya kemungkinan langkah-langkah lain, termasuk serangan siber dan bahkan serangan militer, sesudah koran New York Times melaporkan bahwa Trump sempat mempertimbangkan serangan.
"Pada akhirnya nanti, saya berpendapat akan ada pelibatan kembali antara Washington dan Teheran," kata Maloney. "Tetapi tantangan yang dihadapi tim Biden dalam masalah Iran cukup terjal."
Pemerintahan Trump juga sedang mempertimbangkan gerakan pemberontak Houthi di Yaman, yang dibantu Iran, sebagai organisasi teroris.
Mungkin langkah itu punya landasan berdasarkan hukum AS. Namun langkah tersebut akan menghambat rencana Biden untuk menempuh pendekatan baru terhadap Yaman. Ia ingin mengakhiri dukungan AS dalam perang di bawah komando Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melawan kelompok Houthi.
Lima organisasi besar dan 55 senator Demokrat telah menulis ke Pompeo berisi peringatan bahwa menggolongkan Houthi sebagai kelompok teroris akan mengganggu proses perdamaian rapuh yang dipimpin PBB. Selain itu, lanjut mereka, langkah itu juga akan mengganggu penanganan yang sudah kewalahan terhadap krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Langkah tersebut "dalam musyawarah internal dibingkai sebagai ekspansi dari kampanye pemerintahan Trump untuk memberikan' tekanan maksimum' kepada Teheran, menurut International Crisis Group. "Yang lain mengatakan pembicaraan mengenai penggolongan itu dipicu oleh permintaan langsung Arab Saudi dan Uni Emirat Arab."
Pompeo juga mengunjungi kedua negara dalam lanjutan lawatan di Timur Tengah ini, nyanyian angsa sebagai upaya terakhir untuk menambah tekanan pada Iran sekaligus menopang kelompok kanan Israel.
