.webp)
Presiden Donald Trump menuding ada kecurangan dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat tahun ini. Namun, hasil audit menegaskan tuduhan itu tak terbukti.
Lebih dari separuh distrik di negara bagian Arizona, Amerika Serikat (AS), telah melakukan audit pasca-pemilu. Audit itu tidak menemukan adanya perbedaan suara atau masalah yang akan berdampak pada hasil akhir pilpres AS 2020.
Seperti dilansir CNN, Jumat (13/11/2020), laporan yang disampaikan kantor Sekretaris Negara Bagian Arizona menyatakan bahwa empat distrik terbesar di Arizona telah melakukan audit. Jumlah suara dari empat distrik besar itu mencakup 86 persen dari seluruh perolehan suara untuk pilpres di negara bagian ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disebutkan bahwa hasil audit tidak menemukan bukti kecurangan pilpres secara sistematis seperti yang dikeluhkan Presiden Donald Trump.
Ditegaskan dalam laporan itu bahwa tidak ada penyimpangan yang ditemukan di Maricopa County, lokasi Phoenix -- kota terdapat di Arizona. Para pejabat di Pima County, lokasi kota Tucson, mengaudit sampel acak dari 4.239 suara dalam pertarungan pilpres dan hanya menemukan perbedaan dua suara saja.
Tonton video 'Cuitan Trump Tuding Suaranya Dialihkan ke Joe Biden':
Bagaimana respons para pejabat setempat? Klik halaman selanjutnya.
Pejabat Bantah Trump
Sejumlah pejabat senior federal dan pejabat pemilu di beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS) menegaskan 'tidak ada bukti' yang menunjukkan adanya suara pemilih yang hilang atau diubah dalam pilpres AS 2020.
Seperti dilansir AFP, Jumat (13/11/2020), sejumlah pejabat AS yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu dan pilpres di berbagai negara bagian ini, menolak klaim yang dilontarkan Presiden Donald Trump dan Partai Republik soal adanya kecurangan dan suara pemilih yang hilang dalam pilpres tahun ini.
"Pemilu 3 November merupakan yang paling aman dalam sejarah Amerika," tegas para pejabat AS yang enggan disebut namanya itu, dalam pernyataan gabungan.
"Tidak ada bukti bahwa sistem pemungutan suara dihapus atau kehilangan suara, mengubah suara, atau dengan cara apapun dikompromikan," sebut pernyataan tersebut.
"Meskipun kita tahu ada banyak klaim tidak berdasar dan peluang munculnya informasi keliru soal proses pemilu kita, kami dapat memastikan kepada Anda bahwa kami memiliki keyakinan tinggi terhadap keamanan dan integritas pemilu kita, dan Anda juga harus demikian," cetus pernyataan gabungan itu.
Pernyataan tersebut dirilis oleh Dewan Koordinasi Pemerintah untuk Infrastruktur Pemilu AS, sebuah kelompok publik-swasta yang ada di bawah naungan badan keamanan pemilu federal utama, Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA).
Pernyataan gabungan itu ditandatangani oleh Kepala Asosiasi Nasional Direktur Pemilu Negara Bagian dan Asosiasi Nasional Sekretaris Negara Bagian -- yang beranggotakan para pejabat yang mengelola pelaksanaan pemilu dan pilpres di tingkat negara bagian. Ketua Komisi Bantuan Pemilu AS juga ikut menandatangani pernyataan gabungan tersebut.
Kubu Trump vs Pejabat Pennsylvania
Sementara itu, Kubu Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, adu argumen dengan kuasa hukum yang mewakili Sekretaris Negara Bagian Pennsylvania dalam gugatan hukum terkait pilpres AS 2020.
Kubu Trump berniat mencegah pengesahan kemenangan Joe Biden, sedangkan pejabat Pennsylvania meminta pengadilan menolak gugatan Trump.
Seperti dilansir ABC News, Jumat (13/11/2020), kedua kubu saling adu argumen dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Distrik AS di negara bagian Pennsylvania pada Kamis (12/11) waktu setempat.
"Para pemilih Pennsylvania telah berbicara," tegas Sekretaris Negara Bagian Pennsylvania, Kathy Boockvar, dalam permohonannya meminta gugatan Trump ditolak.
"Distrik-distrik sibuk menyelesaikan tabulasi suara-suara tersebut dan Sekretaris bersiap mensertifikasi hasilnya. Pengadilan seharusnya menolak upaya penggugat yang putus asa dan tidak berdasar untuk mengganggu proses tersebut," imbuhnya.
Dalam gugatan di Pennsylvania, tim kampanye Trump meminta hakim distrik AS, Matthew W Brann, untuk memberlakukan perintah penghentian sementara 'melarang (negara bagian) mensertifikasi hasil pemilihan umum 3 November 2020'.
Tim kampanye Trump meminta proses sertifikasi perlu dihentikan. Simak di halaman selanjutnya.
Ditegaskan tim kampanye Trump bahwa proses sertifikasi perlu dihentikan untuk memberikan waktu kepada pengadilan dalam mengambil keputusan sebelum otoritas negara bagian Pennsylvania menghadapi batas waktu 8 Desember saat hasil akhir diserahkan ke Kongres AS. Kubu Trump berargumen jika penghitungan suara terus dilanjutkan, hasilnya akan bisa disertifikasi sebagai pengadilan mengambil keputusan.
Penegasan soal tidak adanya suara yang hilang atau diubah ini disampaikan setelah Trump mengutip laporan tidak berdasar yang menuduh pembuat perlengkapan pemilu 'menghapus' 2,7 juta suara yang memilih dirinya secara nasional dan mengalihkan ratusan ribu suara yang memilih dirinya ke rivalnya, Joe Biden, di negara bagian Pennsylvania dan beberapa negara bagian lain.
Itu menjadi tuduhan terbaru yang dilontarkan Trump, dari serangkaian tuduhan yang disampaikannya sejak Biden dinyatakan sebagai Presiden terpilih AS pada 7 November lalu.
Media-media terkemuka AS dalam proyeksinya menyatakan Biden memenangi pilpres 3 November setelah menang atas Trump di Pennsylvania dan Nevada, yang membuat berhasil meraup 290 electoral votes -- melampaui ambang batas 270 electoral votes untuk memenangkan pilpres.
