Tim kampanye Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dan Partai Republik menyurati Jaksa Agung AS, Bill Barr, untuk memintanya menyelidiki dugaan pelanggaran aturan hukum terkait pilpres di Nevada. Dugaan pelanggaran itu diklaim terkait potensi kecurangan pilpres.
Seperti dilansir ABC News, Jumat (6/11/2020), dalam suratnya kepada Jaksa Agung AS, tim kampanye Trump dan Partai Republik wilayah Nevada menyatakan telah mengidentifikasi apa yang disebut sebagai 3.062 individu 'yang tampaknya memberikan suara via pos secara tidak benar dalam pemilu'.
ABC News menyatakan dugaan pelanggaran itu tidak berdasar dan tidak jelas. Menurut ABC News, setiap lembaga resmi bisa membuat surat permintaan semacam itu, yang dikenal sebagai 'rujukan kriminal', yang pada dasarnya merupakan pemberitahuan kepada Departemen Kehakiman atau Biro Investigasi Federal (FBI) untuk menginformasikan soal potensi kejahatan federal.
Baca juga: Biden Masih Unggul Atas Trump di Nevada |
Dalam beberapa tahun ini, surat pemberitahuan semacam ini banyak digunakan oleh aktor-aktor partisan yang berupaya menyebarkan kecurigaan soal rival politik mereka. Batasan untuk mengirimkan surat pemberitahuan ini sangat rendah. Agar bisa sungguh-sungguh diselidiki pemerintah federal, maka harus dijelaskan jika memang terjadi dugaan pelanggaran hukum federal, karena negara bagian bertanggung jawab mengawasi jalannya pemilu.
Dugaan pelanggaran soal potensi kecurangan pilpres yang dituduhkan tim kampanye Trump, sebut ABC News, tidak memberikan informasi identitas apapun yang bisa diverifikasi.
Ketika ditanya pada Kamis (5/11) malam waktu setempat, soal apakah dirinya mengetahui adanya praktik kecurangan pilpres di Nevada, Jaksa Agung Nevada, Aaron Ford, menjawab: "Tidak ada."
"Faktanya, apa yang kami dengar dari petugas pencatat distrik di Clark County, misalnya, adalah satu-satunya contoh kasus kecurangan pilpres yang mereka lihat adalah seorang pendukung Trump yang mencoba memberikan suara dua kali," ungkapnya.
