.webp)
Upaya para demonstran pro-demokrasi untuk menolak sistem monarki Thailand terus dilakukan. Kali ini, mereka akan mengajukan petisi kepada otoritas Jerman untuk menyelidiki penggunaan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn selama tinggal di negara tersebut.
Seperti dilansir Reuters, Senin (26/10/2020), demonstran pro-demokrasi kembali turun ke jalanan pada Minggu (25/10) waktu setempat, setelah Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-O-Cha mengabaikan tenggat waktu dari demonstran untuk mengundurkan diri.
Pada Senin (26/10) waktu setempat, para demonstran berencana menggelar aksi long march ke Kedubes Jerman di tengah seruan oleh para demonstran untuk membatasi kekuasaan sang Raja Thailand. Diketahui bahwa Raja Vajiralongkorn menghabiskan sebagian besar waktunya sepanjang tahun ini di Jerman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aksinya nanti, para demonstran akan menyerahkan sebuah surat kepada Kedubes Jerman di Thailand untuk menanyakan apakah Raja Vajiralongkorn telah melanggar aturan hukum di Jerman dengan menggunakan kekuasaannya dari sana -- sesuatu yang disebut pemerintah Jerman sebelumnya, tidak akan dapat diterima.
Tidak disebutkan lebih lanjut oleh para demonstran dalam pernyataan mereka, soal kekuasaan semacam apa yang mereka yakini digunakan Raja Vajiralongkorn dari Jerman.
"Permintaan ini dimaksudkan untuk membawa Thailand kembali ke monarki konstitusional yang sebenarnya," demikian pernyataan demonstran pro-demokrasi Thailand.
Gelombang Demonstrasi Menolak Monarki
Unjuk rasa pro-demokrasi di Thailand berawal pada Juli lalu untuk menuntut PM Prayuth mundur dari jabatannya. Dalam perkembangannya, tuntutan demonstran meluas hingga ke monarki Thailand, yang menurut para demonstran telah membantu dominasi militer atas politik Thailand selama beberapa dekade.
Pihak Kerajaan Thailand memiliki kebijakan untuk tidak berkomentar kepada media dan tidak pernah menjelaskan apapun soal aktivitas Raja Thailand di Eropa. PM Prayuth menegaskan bahwa demonstran tidak seharusnya mengkritik Kerajaan Thailand saat berunjuk rasa melawan pemerintah.
Pada Minggu (25/10) waktu setempat, kantor PM Thailand memposting pesan via Twitter yang menegaskan PM Prayuth tidak akan mengundurkan diri. Krisis yang terjadi di Thailand akan dibahas oleh parlemen pada Senin (26/10) dan Selasa (27/10) waktu setempat.
"Jika dia tidak mundur, maka kita harus keluar untuk memintanya mundur dengan cara yang damai," tegas salah satu pemimpin demonstran Thailand, Jatupat 'Pai' Boonpattararaksa, kepada ribuan orang yang berkumpul di pusat kota Bangkok.
