Donor Internasional Sumbang Rp 8,8 T untuk Rohingya, AS Terbesar

Laporan infeksi virus corona pertama dilaporkan penghuni kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh pada Kamis (14/5). WHO kini menelusuri awal penularan. — Ilustrasi -- Kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh (AP Photo)

Jenewa -

Donor internasional menjanjikan sumbangan nyaris US$ 600 juta (Rp 8,8 triliun) untuk mendukung ratusan ribu pengungsi Rohingya. Total sumbangan itu sebagian besar berasal dari Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan Inggris.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (23/10/2020), AS, Uni Eropa dan Inggris menggelar konferensi virtual bersama dengan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan mencapai target US$ 1 miliar pada tahun 2020. Separuhnya telah terkumpul sejauh ini.

Sumbangan ini dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan pendanaan untuk pengungsi Rohingya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AS menjadi penyumbang tunggal terbesar dengan mengumumkan nyaris US$ 200 juta (Rp 2,9 triliun) untuk disumbangkan. Uni Eropa menjanjikan sumbangan US$ 113 juta (Rp 1,6 triliun) dan Inggris menjanjikan US$ 60 juta (Rp 880,8 miliar). Beberapa negara lainnya turut memberikan sumbangan untuk Rohingya.

"Komunitas internasional telah menunjukkan komitmen kuat terhadap respons kemanusiaan dengan mengumumkan pendanaan hari ini total sebesar US$ 597 juta," tutur Komisioner Tinggi PBB, Filippo Grandi.

Lebih dari 730 pengungsi Rohingnya kabur dari Myanmar ke Bangladesh pada tahun 2017 untuk menghindari operasi militer yang sarat kekerasan. PBB menyebut militer Myanmar melancarkan operasi militer dengan niat genosida. Myanmar membantah tuduhan itu dan menegaskan pihaknya melakukan operasi keamanan yang sah melawan pemberontak yang menyerang pos polisi.

Saat ini, nyaris 1 juta pengungsi Rohingya tinggal di kamp-kamp penampungan di Bangladesh yang penuh sesak dan disebut sebagai penampungan pengungsi terbesar di dunia. Ratusan ribu warga Rohingya lainnya bertahan di Rakhine, Myanmar, di mana mereka secara luas dianggap sebagai imigran ilegal dan tidak mendapat status kewarganegaraan, akses pada pekerjaan dan layanan kesehatan, serta tidak bisa bergerak bebas.

Puluhan tewas sepanjang tahun ini saat nekat menempuh perjalanan berbahaya menggunakan perahu dan kapal ke negara-negara Asia Tenggara untuk mencari kehidupan lebih baik.

(nvc/ita)